• BPRPI

  • Fatwa Petua

    Haram Bagi Kami Mengakui Yang Bukan Hak Kami`
    TETAPI` Kalau Itu Hak Kami, Wajib Hukumnya Untuk
    Menuntut Dan Mempertahankanya Walaupun Nyawa Dan Darah Taruhannya.

  • Alamat

    Alamat : Jalan, STM Ujung Suka Eka No.45 A, Kec : Medan Johor, Kota : Medan – Sumatera Utara, Kode Pos : 20146, Tel : 06191692757, Email : tanah_bprpi@yahoo.com, Weblog : bprpi.wordpress.com

  • Arsip

  • Arsip

  • Membongkar Tabir

  • BPRPI

    • Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut menerima pengaduan Rakyat Penunggu terkait okupasi tanah adat Rakyat... fb.me/U3reSKpFhttps://twitter.com/RakyatPenunggu 9 months ago
    • Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut menerima pengaduan Rakyat Penunggu terkait okupasi tanah adat Rakyat... fb.me/CbIAxcVNhttps://twitter.com/RakyatPenunggu 9 months ago
    • Pak Topan Damanik selaku KOMNAS HAM menerima pengaduan Rakyat Penunggu terkait okupasi lahan tanah adat Rakyat... fb.me/6Ne9sVfBAhttps://twitter.com/RakyatPenunggu 9 months ago
    • Hul ke 79 pejuang Sejati Rakyat Penunggu Alm Afnawi Nuh ( 7-7 -1937 ) semoga diterima Allah semua amal... fb.me/3waqRhCT8https://twitter.com/RakyatPenunggu 2 years ago
    • Saya mengirim 5 foto di Facebook dalam album "HUT BPRPI KE 63" fb.me/5nXKGObkmhttps://twitter.com/RakyatPenunggu 2 years ago
  • link musik

  • Iklan

HARUN NUH : PETAKAN WILAYAHMU SEBELUM DIPETAKAN ORANG LAIN


HARUN NUH_PETAKAN WILAYAHMU SEBELUM DIPETAKAN ORANG LAIN_RA

Medan,

Maraknya konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan di Sumatera Utara membuat hidup masyarakat tanpa kepastian, akibat tidak adanya perhatian, pengakuan dari Pemerintah atas hak-hak masyarakat adat, buruh, nelayan dan petani.

Melihat kompleknya permasalahan ditingkat masyarakat, BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia) dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memfasilitasi pemetaan dan perencanaan tata ruang wilayah masyarakat adat secara partisipatif di kampung-kampung yang ada di Kabupaten/Kota Medan, Subulussalam, Singkil, Langkat, Dairi Pakpak Bharat, dan Deli Serdang.

Harun Nuh, Ketua Umum BPRPI mengutarakan (16/10/2013) masalah inilah dihadapi masyarakat, seperti masyarakat adat yang kehilangan hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alamnya. Saat ini banyak sekali perusahan-perusahan HGU, HPH, HTI, Pertambangan dan sebagainya yang dikeluarkan pemerintah tanpa melihat secara mendasar.

Sehingga menyebabkan masyarakat adat semakin miskin dan tidak terjaminnya kehidupan mereka dalam menentukan kamandirian ekonomi yang baik. Masyarakat adat  pun terkadang menjadi kambing hitam dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Lanjut Harun Nuh yang juga Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sumatera Utara.

Kita berharap, dengan terlaksananya pemetaan dan perencanaan tata ruang di wilayah masyarakat adat secara partispatif, masyarakat adat dapat mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya. Tandas Harun Nuh yang juga calon Bupati Deli Serdang 2014-2019 nomor  urut 2.

Ramadhan Anshari_Memfasilitasi Peserta Pemetaan PartisipatifRamadhan Anshari, yang dimadatkan Harun Nuh untuk menjabat sebagai Ketua (UKP3) Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif di AMAN Sumatera Utara, memaparkan gerakan pemetaan partisipatif mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1990-an.

AMAN melihat pemetaan partisipatif adalah alat yang sangat penting untuk mendukung gerakan masyarakat adat dalam meraih pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah serta sumber daya alamnya. Karena salah-satu keberhasilan gerakan masyarakat adat adalah ketika masyarakat adat mampu menunjukan keberadaannya berikut segala identitas dan hak asal-usulnya. Hanya dengan peta inilah masyarakat adat bisa menunjukan keberadaannya secara factual. Lanjut Ramadhan Anshari

Gambaran umum dari kegiatan pemetaan partisipatif ada 4 tahapan yang harus dilakukan yaitu (1) Prakondisi kegiatan pemetaan partisipatif, (2) Persiapan teknis dan non teknis, (3) Pengembalian dan pengolahan data, (4) Kegiatan pasca pembuatan peta.

Tujuan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat adat dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di ruang hidupnya, memperbaiki pengaturan, pengelolaan dan pengendalian atas pemanfaatan sumberdaya alam diwilayah tersebut. Tandas Ramadhan Anshari, yang sedang menjalankan harapan Harun Nuh, calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2.

Iklan

60 Tahun Masa Perjuangan Tanah Adat Rakyat Penunggu Dengan Darah, Keringat dan Keyakinan


0leh : HARUN NOEH

Tanah Adat Rakyat Penunggu Kampong Menteng, 18 April 2013

Pangkal Masa

Sumatera Timur, wilayah  yang  dalam sejarah terkenal dengan  tanah yang subur dan datarnya sehingga  komoditi pertanian jenis apapun yang ditanam diatas akan tumbuh dan menghasilkan. Wilayah yang bertopograpi datar yang dipenui oleh berbagai jenis tanaman hutan, perdu dan semak belukar menjadikan tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang alamiah. Wilayah Serdang, Deli , Medan , Binjai dan Langkat yang diapit oleh dua sungai besar yaitu  sungai ular dan sungai wampu  merupakan asal muasal sebaran rakyat penunggu hidup membangun kampong,  berladang dengan sistem pertanian gilir balik dan menjaga hutan reba yang kemudian menjadi satu kesatuan sebagai tanah adat.

Wilayah Kedaulatan rakyat penunggu terdapat  67 kampong , hutan reba dan perladangan  dengan total luas area tanah adat mencapai 350.000 Ha. Selain memiliki wilayah kedaulatan atau tanah adat , rakyat penunggu  juga memiliki sistem nilai, hukum, politik, ekonomi, social, budaya  dan kelembagaan adat yang berlaku dan diwariskan secara turun-temurun.

Masa Konsesi (Kontrak) Tanah Adat : Kolonial Belanda

Tidak dapat dipungkiri masa keemasan wilayah ini adalah ketika para saudagar Hindia Belanda berbondong-bondong menanamkan Investasi Perkebunan skala besar dan melakukan kontrak terhadap tanah adat rakyat penunggu untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dari jenis komoditi tembakau, kopi, teh, coklat dll. Para investor Hindia Belanda sangat menikmati tanah-tanah adat rakyat penunggu di Sumatera Timur, tanah-tanah adat ini  semakin tersohor karena  menghasilkan kualitas Tembakau terbaik di dunia yang terkenal di kalangan  Eropa terutama German  dan Amerika.

Model investasi perkebunan hindia Belanda tidak mengabaikan hak dan kedaulatan masyarakat adat rakyat penunggu, karena Belanda membuat banyak kontrak  yang dinegosiasikan dan disepakati oleh masyarakat adat  rakyat penunggu dengan berbagai syarat yang wajib di penuhi oleh perusahaan hindia Belanda yang kemudian kenal sebagai   Akte Van Consesi. Akte Van  Konsesi sangat jelas mengakui, mengatur dan melindungi hak dan kedaulatan  rakyat penunggu terutama dalam pengeloaan dan pemanfaatan tanah-tanah adat oleh  rakyat penunggu untuk perladangan, perkampungan dan hutan reba.

Hak utama yang diatur dan  diperoleh masyarakat adat rakyat penunggu dalam konsesi adalah  setelah tembakau panen, pihak investor Hindia Belanda memberikan ijin hak pengeloalaan tanah kepada rakyat penunggu untuk bercocok tanam sebagai hak dasar rakyat penunggu untuk hidup.  Bercocok tanam atau bertani diatas tanah-tanah setelah panen tembakau oleh masyarakat adat untuk menanam padi, jagung, ubi, sayur-sayuran disebut sebagai Berjaluran yang hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat adat. Sehingga   kemudian istilah Tanah Adat berubah menjadi Tanah Jaluran (istilah kata berjaluran dipakai karena model penanaman tembakau yang  berjalur-jalur), kemudian masyarakat adat yang menunggu masa panen tembakau disebut sebagai Rakyat Penunggu (dalam konsesi disebut sebagai Rakyat Penonggol).

Masa Kegelapan Rakyat Penunggu : Kolonial Jepang

Ketika Jepang berkuasa model penguasaan dan pengelolaan tanah adat mengalami perubahan yaitu yang tadinya perkebunan  dikelola oleh Investor Hindia Belanda di rubah penguasaannya menjadi pemerintah Kolonial Jepang. Pemerintah Jepang  tidak menerapkan model penguasaan tanah adat seperti investor hindia Belanda, melainkan  System Tanam Paksa yang dijalankan untuk  persediaan stock pangan selama masa perang. Masyarakat adat di paksa menjadi buruh perkebunan palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan yang hasilnya sebagian besar untuk pemerintah Kolonial Jepang dan hannya sedikit saja hasil pertanian untuk rakyat penunggu sebagai kebutuhan pangan semata .

Model investasi Jepang ini lebih sisebabkan oleh factor kebutuhan Jepang untuk memenuhi persedian stock pangan masa perang. Pada masa ini terjadi perbedaan atas hak rakyat penunggu, dimana Jepang mengintruksikan kepada  rakyat  untuk memanfaatkan seluruh tanah-tanah ditanami oleh tanaman pangan yang kemudian hasilnya (panen) sebagian besar diserahkan ke Jepang dan sebagian kecil untuk pangan rakyat. Masa kolonial jepang selama lebih dari 3 tahun merupakan masa kegelapan bagi rakyat penunggu karena tanah-tanah yang kelola dilakukan secara paksa namun hasilnya tidak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat penunggu melainkan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah Jepang, sehingga tidak sedikit  warga rakyat penunggu yang menjadi korban kehilangan nyawa akibat penerapan tanam paksa  sistem perkebunan pemerintahan jepang.

Masa Perjuangan Tanah Adat Rakyat Penunggu : NKRI

Proklamasi Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno – Hatta yang menyatakan kemerdekaan dari bangsa Kolonial Belanda dan Kolonial Jepang, diyakini sebagai titik awal masa keberkahan bagi rakyat penunggu. Namun, ternyata tidak seperti yang diharap oleh rakyat penunggu bahwa kemerdekan Bangsa Indonesia menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa dan memberikan Berkah ternyata menjadi  Kutukan bagi kehidupan Rakyat Penunggu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang diyakini oleh rakyat penunggu untuk mengembalikan tanah adat dan memulihkan nasib rakyat penunggu terutama dari masa kegelapan kolonial jepang, melindungi keberadaan rakyat penunggu dan memenuhi hak-hak rakyat penunggu terutama hak dan kedaulatan  atas kepemilikan dan pengelolaan tanah adat (Tanah Jaluran) ternyata tidak demikian dalam  perjalanannya.

Perginya Kolonial Belanda dan Kolonial Jepang diikuti juga oleh berakhirnya Investasi Perkebunan Hindia Belanda dan Sistem Tanam Paksa Jepang. Aset-aset pemerintah dan investor hindia Belanda  oleh pemerintah Republik Indonesia di ambil alih penguasaannya yang kemudian di kenal sebagai Nasionalisasi. Seluruh kontrak atau konsesi  yang pernah dilakukan oleh rakyat penunggu dengan investor dan pemerintah Hindia Belanda tidak diberlakukan. Puncaknya ketika hak-hak rakyat penunggu yang diterima pada masa hindia Belanda di hapuskan oleh pemerintah Indonesia, terlebih lagi seluruh tanah-tanah adat yang di jadikan perkebunan tembakau hindia belanda juga di ambil alih dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Situasi ketidak adilan peralihan hak terutama tanah-tanah adat rakyat penunggu dari pemerintah kolonial (Belanda dan Jepang) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi titik awal  lahirnya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Tahun 1953.

Puncak perjuangan BPRPI  terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mempraktekkan sistem Hak Guna Usaha dalam menjalankan usaha perkebunan. Tanah-tanah adat rakyat penunggu yang awalnya dikontrak oleh investor hindia Belanda secara Otomatis  kemudian dikuasai oleh Negara dengan membuat Perusahaan Perkebunan Negara dan memberikan Hak Guna Usaha diatas tanah-tanah adat rakyat penunggu atau bekas perkebunan Hindia Benda. Hadirnya perusahaan perkebunan negara dengan ijin HGU ternyata lebih buruk penerapannya yang dilakukan bangsa kolonial (Belanda dan Jepang). Seluruh hak-hak rakyat penunggu atas tanah adat (tanah jaluran) sebagai alat produksi keberlanjutan hidup diambil alih dan dikuasai secara sistematis tanpa perundingan apalagi kontrak kerjasama dalam pengelolaan tanah adat.

Yang lebih buruk dan ironisnya adalah rakyat penunggu tidak diijinkan masuk dan mengelola tanah-tanah yang telah di beri ijin HGU oleh Negara dibawah kekuasaan dan pengawasan  Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN). Negara dengan sengaja melakukan pembiaran dan absen  atas nasib rakyat penunggu terhadap hak atas tanah adatnya,  tidak ada  kompensasi dan kontribusi  kepada rakyat penunggu atas pemakaian tanah-tanah adat oleh Perusahaan Perkebunan Negara. Yang terjadi kemudian Rakyat Penunggu hannya menjadi penonton dan tamu di atas tanah adatnya sendiri, terus miskin diatas tanah-tanah adat yang subur dan  hasil pertanian yang melimpah ruah, menjadi penjahat dan cemas ketika mengelola tanah adatnya, menjadi korban akibat perbuatan pihak lain.

Kondisi semakin buruk, ketika situasi politik Negara tidak kondusif  dan gamang menentukan   arah kejesahteraan rakyat yang kemudian dirasakan dapat diselesaikan dengan  memunculkan banyak partai politik. Celakanya, Partai-partai politik ini justru menghabisi tanah-tanah rakyat penunggu dengan menjadikan tanah sebagai objek kepentingan dan kemenangan partai. Melihat keadaan ini memicu seluruh rakyat penunggu dari satu kampong ke kampong lainnya  mengorganisir bersatu merebut kebali tanah-tanah adat.

Masa Kepemimpinan Abdul Kadir Nuh : Darah Yang Tumpah

Abdul Kadir Harun Noeh berasal dari kalangan masyarakat adat biasa di Deli, beliau dalam memimpin BPRPI didukung oleh para elit kesultanan dan para intelektual diantaranya, Tengku Nikmatullah dari Serdang, Tengku Yak Udin, Afnawi Noeh dari Deli , M. Yusuf Noeh dari Deli, Tengku  Jaman dan Putar Azis  dari Langkat yang merupakan para pendiri dan pahlawan BPRPI.

Gejolak politik yang tidak menentu pasca kemerdekaan memunculkan partai-partai politik dan berbagai Ormas Tani. Partai dan ormas tani menjadikan tanah-tanah adat sebagai alat politik untuk penarik dan mendapatkan suara dari massa atau rakyat sekaligus sebagai konstituennya. Situasi ini menjadikan para pemimpin BPRPI turun kekampong-kampong memperkuat konsolidasinya mempertahankan tanah-tanah adat dari gempuran partai dan ormas tani. Menguatnya pengaruh partai politik dalam menentukan kebijakan pemerintah terutama dalam pengaturan tanah-tanah perkebunan yang sesungguhnya merupakan tanah-tanah adat rakyat penunggu, membuat para pemimpin BPRPI berafiliasi dengan Partai Rakyat Nasional (PRN) untuk menyuarakan dan menyokong kepentingan hak adat terutama tanah-tanah adat.

Kalau di tahun 1950-an, sekalipun digempur bermacam ormas petani, BPRPI masih bersuara dan sangat kuat menyuarakan dan mempertahankan  hak-hak dan tanah-tanah adatnya.  Tetapi memasuki tahun 1960-an, ormas petani dan buruh yang beraliran kiri  yang menguasai wacana politik nasional begitu menguat hingga ke wilayah seperti di wilayah sumatera utara  terutama di kantong-kantong perkebunan yang mendapat pengikut yang besar. Akibatnya, teriakan BPRPI tentang hak dan tanah adat meredup karena  mendapat perlawanan keras dari ormas dan buruh aliran kiri ini karena BPRPI dituduh sebagai antek-antek  dan menghidupkan sistem feodalisme dan kapitalisme. Dalam situasi panas ini sering terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, cangkul dan celurit  antara rakyat penunggu yang mempertahankan tanah adatnya dan kaum kiri yang ingin merebut tanah , dimana kedua belah pihak mengalami korban luka dan darah yang tumpah ke tanah.

Kepemimpinan Abdul Kadir Nuh selama lebih dari 26 tahun,  sebagai ketua Umum pertama BPRPI ia berhasil meletakkan dasar organisasi kepada rakyat penunggu untuk terus menyuarakan hak dan tanah adat rakyat penunggu dalam situasi politik yang tidak stabil dan tidak berpihak kepada rakyat penunggu. Ciri khas dalam menjalankan organisasi masa kepemimpinannya adalah melalui pengajian-pengajian dari kampong ke kampong rakyat penunggu sehingga beliau juga dikenal sebagai Ustadz Kadir oleh rakyat penunggu. Ciri lain adalah kaderisasi tidak dilakukan secara sistematis dan pendekatan yang lebih banyak dilakukan untuk kalangan orang tua.

Masa Kepemimpinan Afnawi Noeh : Keringat Yang Letih

Suksesi kepemimpinan dari Abdul Kadir Nuh ke Afnawi Noeh tidak melalui pemilihan. Afnawi Noeh diminta memimpin BPRPI lewat musyawarah mufakat pengurus. Afnawi selain pendiri, beliau juga banyak berkecimpung menjalankan mandat organisasi terutama membangun hubungan  dengan para pemimpin partai politik  dan pejabat pemerintah. Salah satu partai politik yang dijalin harmonis adalah dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) bahkan beliau pernah menjadi Ketua Gerakan Pemuda Marhaen sebagai salah satu sayap organisasi PNI. Beliau juga aktif sebagai wartawan dan pernah bekerja untuk harian waspada dan beberapa surat kabar mingguan terbitan Medan.

Keterlibatan Afnawi Noeh ke dalam tubuh PNI adalah untuk membangun dukungan dari aktivis PNI untuk perjuangan BPRPI dalam menyuarakan hak dan tanah adat rakyat penunggu. Awalnya sikap yang diambil oleh Afnawi Noeh dianggap para pengurus BPRPI menyalahi atau menyempal dari tradisi politik BPRPI. Hal ini mengingat pengalaman dan trauma politik di tahun 1950-an yang tidak bisa melupakan dimana salah satu ormas tani PNI yaitu Persatuan Petani Indonesia (Petani) juga turut mengambil tanah-tanah adat meskipun tidak terjadi bentrok fisik secara langsung karena ormas ini menduduki lahan yang diolah oleh perusahaan perkebunan.

Sikap pengurus ini sangat difahami , namun bagi Afnawi Noeh tidak memusuhi PNI sebaliknya dia begitu mencintai partai nasionalis ini. Gaya kepemimpinan Afnawi Noeh adalah pandai berpidato dan berbicara ke semua kalangan baik kaum tua, perempuan ,  Pemuda bahkan anak-anak sekalipun dengan bahasa yang sederhana dan sangat mudah difahami.  Dalam menjalankan organisasi beliau dihadapkan kepada tantangan dan situasi yang begitu sulit baik di internal maupun ekternal. Di internal beliau menghadapi sikap warga rakyat penunggu yang cemas dan takut untuk berjuang bahkan membicarakan tanah adat karena akan dituduh sebagai anti pembangunan dan melawan negara yang berujung pada terali besi atau penjara. Sedangkan tantangan ekternal adalah situasi rejim orde baru yang otoriter dan anti gerakan rakyat.

Untuk menghadapi dua situasi ini  Afnawi Noeh melakukan strategi penguatan  di internal dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk mengatasi situasi eksternal. Strategi  internal organisasi beliau membangun struktur organisasi sampai ketingkat kampong dan melakukan kaderisasi terhadap kaum Pemuda rakyat penunggu  untuk membantu membangkitkan semangat, menyatukan dan menggerakkan warga rakyat penunggu yang di kampong-kampong untuk segera merebut dan mengelola kembali tanah-tanah adat yang dikuasai pihak perusahaan perkebunan. Dampak yang terjadi dari tahun 1979 – 1995 , rakyat penunggu aktif turun ke lapangan  untuk menduduki dan menguasai tanah adat.

Strategi eksternal adalah membangun dukungan dan jaringan dengan berbagai organisasi diantaranya Ormas Tani, Ormas Buruh, Kalangan Agama, Partai Politik dan LSM Nasional dan International  untuk mengetuk atau mendorong  pemerintah mengeluarkan  kebijakan yang mengakui , melindungi dan memenuhi hak – hak rakyat penunggu atas tanah adatnya.

Dengan badannya yang kurus , keringat yang bercucuran dan nafas yang sesak, Afnawi Noeh aktif mengikuti berbagai pertemuan baik nasional dan internasioanl untuk mengangkat persoalan hak dan tanah adat rakyat penunggu. Beliau juga nekat menerobos istana presiden dengan berjalan kaki dan menemui presiden Soeharto. Usaha yang dilakukan ini  yang kemudian menghasilkan  atau mendapatkan berbagai kebijakan pemerintah  yang mengakui dan mengembalikan hak dan tanah adat rakyat penunggu. Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk rakyat penunggu antara lain :  Surat Sekretariat Negara-G Sutowo nomor ; B-1402/setneg/6/1980 perihal untuk mendapatkan penampungan permasalahan keluh kesah rakyat penunggu yang ditujukan kepada departemen dalam negeri, Surat dari gubernur Sumatera Utara EWP Tambunan nomor : 14233/3/7/ 1980 perihal penyelesaian BPRPI yang ditujukan kepada Bupati Langkat dan Bupati Deli Serdang, Surat Bupati Deli Serdang – Teteng Ginting nomor 10675/3 pada tanggal 4 agustus 1980 perihal pendaftaran yang di kategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 camat di kecamatan deli serdang, surat camat percut sei tuan nomor 294/3 tertanggal 14 agustus 1980 yang ditujukan kepada seluruh kepala desa sekecamatan percut sei tuan.

Karena tidak berjalannya berbagai keputusan yang telah diterbitkan , Afnawi Noeh kemudian kembali ke Jakarta untuk menghadap menteri dalam negeri yang kemudian keluarlah surat keputusan menteri dalam negeri cq direktorat jendral agrarian nomor : 44/DJA/81 ditujukan kepada Gubernur TK I Sumatera Utara perihal tanah seluar 9.085 (10.000) ha dikeluarkan dari areal HGU PTP-IX yang didistribusikan kepada rakyat penunggu yang berhak di kabupaten Langkat dan Deli Serdang, surat Asisten Bidang pertanahan atas nama Gubernur TK I Sumatera Utara nomor 593.7/ii889 tertanggal 30 april 1982  ditujukan kepada Bupati Langkat dan Deliserdang untuk realisasikan penyediaan lahan 10.000 ha untuk BPRPI dan masalah BPRPI harus ditangani sungguh-sungguh.

Dengan diterbitkannya berbagai kebijakan pemerintah, kepemimpinan Afnawi Nuh telah membuktikan bahwa secara tertulis Negara Mengakui bahwa  tanah adat adalah milik rakyat penunggu, menjelang  akhir hayatnya pada saat pembentukan panitia kongres BPRPI tahun 2006 Afnawi Noeh meyakinkan kepada kader-kader muda rakyat penunggu bahwa “ haram bagi rakyat penunggu mengambil yang bukan haknya, jika itu haknya maka wajib hukumnya untuk direbut walau darah dan nyawa taruhannya”.

Masa Kepemimpinan Harun Noeh : Keyakinan Mandiri Secara Ekonomi, Bermartabat Secara Budaya, Berdaulat Secara Politik

Masyarakat adat Rakyat Penunggu yang telah mengalami berbagai gejolak dan sistem politik  yang tidak menentu menganggap bahwa kehidupan social yang diyakini  harus mengedepankan dan  memunculkan sikap kolektif, musyawarah mufakat , membangun kehidupan rakyat yang beradat, kekeluargaan, kekompakan, dan kesejahteraan yang bergenerasi.

Warga Rakyat Penunggu  harus berjuang melakukan perubahan  terhadap kebijakan  pemerintah yang mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat penunggu. Berjuang untuk membangun sistem pengusahaan/pengelolaan dan penguasaan tanah adat dengan cara kolektif dan persetujuan yang bebas tanpa pemaksaaan dan intimidasi. Berjuang melawan   bentuk-bentuk tindakan perampasan tanah adat dan penindasan  rakyat penunggu yang mengabaikan hukum adat dan hukum negara.   Oleh karena itu warga rakyat penunggu  di seluruh kampong harus terus menyiapkan kekuatan untuk Melawan jika di Serang dan Merangkul untuk Berteman.

BPRPI akan terus  memperjuangkan hak-hak dan kedaulatan atas wilayah dan tanah adat serta penegakan hukum adat sebagai landasan kehidupan  rakyat penunggu untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Berdaulat secara politik menentukan sikap dan keputusan-keputusan rakyat penunggu berdasarkan musyawarah mufakat tanpa di kendalikan oleh pihak lain.   Mandiri secara secara ekonomi adalah rakyat penunggu mampu mengelola tanah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung dengan pihak lain dan bermartabat secara budaya bahwa rakyat penunggu bangga dengan identitas budayanya untuk terus dilakukan dan dikembangkan.

Sistem hak atas kepemilikan tanah adat secara Kolektif merupakan prinsip utama rakyat penunggu untuk mempertahankan politik, ekonomi dan budaya. Tanah adat  tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi semata melainkan berfungsi sebagai sistem hukum adat yang diberlakukan, berfungsi sebagai harmonisasi hubungan sosial, berfungsi sebagai sepritual, dan berfungsi sebagai aktualisasi seni budaya rakyat penunggu. Kehilangan tanah  adat  berarti kehilangan semuanya, oleh karena itu tanah adat hannya pengelolaannya yang menjadi hak perorangan atau individual, jika status hak kepemilikan individual terjadi maka tanah adat  akan sangat mudah diperjual-belikan dan hilang.  Hilangnya wilayah dan tanah adat rakyat penunggu maka menghilangkan hukum adat dan budaya. Artinya kehidupan yang berlandaskan hukum adat dan budaya yang bermartabat ditentukan oleh keberadaan tanah atau tanah adat, jika tanah adat  atau tanah ulayat tidak ada lagi maka dipastikan tidak ada lagi seni budaya  yang di selenggarakan, kemiskinan dan kebodohan generasi rakyat penunggu terus berkembang.

Pimpinan masyarakat adat rakyat penunggu menjunjung tinggi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas bahwa BPRPI juga berkepentingan terhadap pengisian devisa Negara yang jika dihitung sumbangan rakyat penunggu kepada Negara Kesatuaan Republik Indonesia khususnya bagi propinsi Sumatera Utara  sejak Nasionalisasi (kemerdekaan) mencapai ratusan triliun. Sumbangan ini  bersumber dari penguasaan dan pemanfaatan  atas wilayah-wilayah atau tanah adat rakyat penunggu  oleh negara dari ekploitasi Minyak, Usaha Perkebunan, Kawasan Properti, Kawasan Industry dan berbagai bentuk pembangunan lainnya . Tetapi sumbangan rakyat penunggu yang sangat besar bagi  devisa Negara tidak diikuti oleh bentuk-bentuk penghormatan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak rakyat penunggu.

Dikepemimpinan ini telah menempatkan Kader-kader rakyat penunggu terlibat dalam pertemuan nasional, asia dan internasional (Forum PBB) untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak terhadap nasib masyarakat adat. Pemerintah telah menetapkan TAP MPR Nomor XI tahun 2001 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.  Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. April 2013 melalui sidang  paripurna  DPR RI memutuskan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak masyarakat adat sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Kepemimpinan ini juga menyiapkan kader rakyat penunggu melangkah maju untuk mengambil posisi-posisi politik dan jabatan strategis di pemerintahan untuk menjalankan amanat rakyat melindungi dan memehui hak-hak dasar rakyat  yang berkeadilan. Sebagian kampong-kampong telah berhasil mengelola dan menikmati tanah-tanah adat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi keluarga secara mandiri dan mampu meningkatkan pendidikan untuk anak-anak dan generasi muda yang terus menerus di tularkan ke kampong-kampong rakyat penunggu lainnya. Warga rakyat penunggu mulai tampil dan mengembangkan seni budaya rakyat penunggu seperti AHOI sebagai perekat hubungan sosial antar sesama warga rakyat penunggu maupun dengan warga lainnya dan antar kampong rakyat penunggu maupun dengan kampong tentanggnya. Inilah yang harus di pupuk dan pacu secara terus menerus.

Kutukan terhadap nasib rakyat penunggu dari masa kemasa yang diakibatkan oleh Krisis kebijakan dan kepemimpinan pemerintah republik ini harus diakhiri. Kutukan ini  memaksa kita semua sebagai rakyat penunggu untuk kembali kepada keyakinan atas modal social yang kita punyai sendiri, keyakinan yang diwariskan oleh para leluhur rakyat penunggu, Keyakinan atas  Adat kita, tanah kita, budaya kita, kearifan kita dan kekompakan kita. Dari situ lah keyakinan ini  terus menerus kita perkuat individu-individu , dari kampong-kampong , wilayah-wilayah dan  Indonesia  untuk mewujudkan Bangsa yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat.

60 tahun BPRPI akan membawa cahaya besar untuk meraih masa depan yang lebih baik ada di hadapan kita. Saya ingin kita semua memelihara cahaya besar ini dengan doa agar para leluhur Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dan Sang Pencipta Alam Semesta Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing jalan yang kita tempuh.

Hidup Rakyat Penunggu, Hidup BPRPI……………Hidup BPRPI…………Hidup BPRPI

SEJARAH TANAH ADAT DAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU Bagian 01


Untuk menambah wawasan dan pemahaman sejarah Tanah Adat dan Perjuangan Rakyat Penunggu , Dari Berladang Reba sampai Berjaluran, mulai dari zaman Kolonial Belanda, zaman Jepang hingga sampai zaman kemerdekaan Republik Indonesia , kemudian sejarah terbentukya organisasi BPRPI dan catatan pristiwa-pristiwa penting yang terjadi diatas tanah adat yang menggambarkan bahwa setiap perjuangan itu harus membutuhkan pengorbanan , baik pikiran maupun harta benda bahkan jiwa dan raga ikut dipertaruhkan. Dan kami tuliskan juga beberapa keputusan – keputusan Pemerintah, baik keputusan pemerintah pusat maupun keputusan pemerintah daerah yang tidak pernah terealisasi hingga sampai saat ini. Kami rasa ini hal penting yang bermamfaat sebagai informasi bagi suatu gerakan perjuangan dalam menuntut hak –hak adat.

Selanjutnya tulisan ini menerangkan tentang gerakan perjuangan Rakyat Penunggu dari zaman kepemimpinan Abdul Kadir Harun (Alm) 1953-1979 sampai zaman Kepemimpinan Afnawi Nuh (Alm) 1979-2006 , dan perkembangan gerakan generasi muda Rakyat Penunggu berdasarkan hasil Keputusan Kongres BPRPI bulan Juni 2006, memutuskan dan mengangkat Saudara Harun Nuh sebagai Ketua Umum dan Saudara Alfi Syahrin sebagai Sekretaris Jendral BPRPI Sumatera Utara untuk memimpin gerakan Rakyat Penunggu dalam mempertahankan dan menperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di masa depan.

DARI BERLADANG REBA SAMPAI KE TANAH JALURAN.

Jauh sebelum Kolonial Belanda datang ke tanah Sumatera Timur, Rakyat Penunggu sudah Berladang Reba, yaitu berladang dengan membuka hutan. Setelah hutan dibuka , Rakyat Penunggu akan mengelolanya menjadi lahan pertanian. Kemudian setelah beberapa musim tanah tersebut dipergunakan menjadi lahan pertanian, maka tanah tersebut akan berkurang kesuburannya dan itu sebagai pertanda bagi Rakyat Penunggu untuk berpindah tempat mencari hutan yang lain. Begitu-lah seterusnya cara bertani Rakyat Penunggu yang diistilahkan sebagai Berladang Reba dan berpindah-pindah dari satu hutan kehutan yang lain..

Rakyat Penunggu berdiam disekitar Sumatera Timur, meski cara berladangnya berpindah-pindah dari sebuah hutan ke hutan yang lain, bukan berarti hutan menjadi rusak. Karena proses perladangan Rakyat Penunggu diatur oleh Petua Adat atau Pemangku adat. Penebangan hutan selalu terkontrol, sehingga hutan tidak dibuka atau ditebang sacara liar. Pemangku Adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan pertanian. Hukum adat ini tidak dapat dirubah atau dicabut oleh siapapun kecuali Masyarakat adat itu sendiri yang merubah atau mencabutnya. Sedangkan Pemangku adat prinsipnya dapat dipegang oleh siapa saja. Jika Masyarakat adat memilih seseorang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala tindakannya pada Masyarakat Adat, maka orang itu berhak mendapat gelar menjadi Pemangku adat atau Petua Adat . Siapapun boleh diangkat menjadi Pemangku adat yang penting dia dapat mempertanggung-jawabkannya dihadapan Masyarakat Adat . Pemangku adat dipilih hanya untuk satu orang . Segala peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat ini musti ditaati oleh seluruh warga Rakyat Penunggu . Peraturan-peraturan inilah yang disebut sebagai Hukum Adat.

Cara berladang reba yang berpindah-pindah terus berlangsung hingga datangnya pengusaha Belanda ke wilayah Deli dan melakukan investasi perkebunan tembakau, dan menjadi terkenal sebagai penghasil devisa yang besar bagi pemerintah Kolonial Belanda.

Penanaman tembakau Deli diatas tanah-tanah Rakyat Penunggu berdasarkan kontrak Siak yang dibuat pada tahun 1858. Menurut kontrak Siak ini semua raja-raja di Sumatera Timur hingga perbatasan Aceh adalah berada dibawah naungan kerajaan Siak . Dengan demikian Sumatera Timur merupakan bahagian dan wilayah Kerajaan Siak . Dalam konterak Siak itu disebutkan bahwa pemerintah Belanda musti melindungi wilayah Siak , yang kemudian menjadi jalan masuk bagi Belanda untuk menanamkan kekuasaannya . Selanjutnya konterak juga memuat yang isinya pihak Belanda akan memajukan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pertanian rakyat , meski kemudian tidak pernah terbukti.

Setelah penandatanganan Konterak Siak , Belanda mulailah membuka perkebunan tembakau ditanah-tanah Rakyat Penunggu . Dampak bagi Rakyat Penunggu segera terasa . Rakyat Penunggu segera meninggalkan cara Berladang Reba.

Sebelum perkebunan tembakau dibuka, Belanda terlebih dahulu mengangkat Sultan Mahmud sebagai Sultan Deli di Sumatera Timur tanpa memberitahu kepada Sultan Siak dan Sultan Aceh . Implikasinya , Belanda langsung mengadakan Konterak tanah kepada Sultan Mahmud dan isi kontraknya berbeda dengan konterak Siak.

Kontrak Belanda dengan Sultan Deli (Mahmud) menyatakan bahwa tanah-tanah yang dikontrakkan itu adalah milik Rakyat Penunggu, sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku . Secara Yuridis , tanah-tanah yang dikontrakkan ini bukan milik atau hak Sultan Deli. Pokok-pokok kontrak itu antara lain , hukum adat tanah Rakyat Penunggu tidak dicabut dan Rakyat Penunggu diminta segera meninggalkan hutan ( sebagai berladang Reba) . Setelah panen tembakau rakyat penunggu berhak bercocok tanam bekas tanaman tembakau (berjaluran). Dari setiap hektar tanah Rakyat Penunggu mendapat kompensasi (keuntungan saham) sebesar sepuluh sen.Uang tersebut dapat dipergunakan , antara lain , untuk beasiswa anak-anak Rakyat Penunggu yang melanjutkan pendidikannya ke-negeri Belanda.

Demikianlah keadaan Rakyat Penunggu yang semulanya berladang reba berubah menjadi berjaluran . Apa sebab dikatakan berjaluran , karena tembakau Deli itu ditanam diatas tanah yang berjalur-jalur seperti menanam ubi rambat. Tembakau itu ditanam berbatas-batas, Apabila tembakau telah dicabut atau dipanen maka Rakyat Penunggu mengolah bekas tanaman tembakau ini untuk menanam padi sekali panen. Setelah padi dipanen (bahasa Melayunya setelah padi diketam atau dituai) maka Rakyat Penunggu meninggalkan dengan segera karena tanah ini dihutankan kembali atau dirotasikan dan Rakyat Penunggu kembali kekampong halamannya sebagaimana yang telah disediakan oleh Belanda dan Sultan maupun yang telah disetujui oleh Pemangku-Pemangku Adat setempat diatas tanah yang dimasukkan kedalam kontrak. Untuk menanam padi ditahun depannya , Rakyat Penunggu mencari lagi bekas panen tembakau . Sifat bercocok tanam Rakyat Penunggu tetap berpindah-pindah sebagaimana berladang reba , hanya bedanya tidak menebang hutan.

Semula belanda menanam tembakau ini hampir keseluruh tanah-tanah yang terbentang di Sumatera Timur ini tetapi ternyata tidak semuanya tanah-tanah tersebut dapat menghasilkan tembakau yang berkualitas . Maka Belanda mulai memperkecil arealnya dan dilanjutkan dengan sebuah riset. Riset itu menyimpulkan bahwa tanah-tanah yang baik untuk ditanami tembakau ini adalah tanah yang terletak diantara Sungai Wampu (Kabupaten Langkat) dan sekitar Sungai Ular (Kabupaten deli Serdang) tetap mendapat Tanah Jaluran sebagaimana biasa.

HUBUNGAN PENDIRIAN PERKEBUNAN TEMBAKAU DENGAN TANAH JALURAN.

Perluasan perkebunan tembakau di Sumatera Timur ini mengganggu Rakyat Penunggu , terutama dalam hak hak mereka atas tanah-tanah tersebut. Perbedaan kepentingan Rakyat penunggu dengan kepentingan pengusaha perkebunan tidak pernah mendapat penyelesaian yang tuntas dan hingga sekarang masih berlarut-larut.

Kontrak pertama untuk penanaman tembakau Deli ini diberikan oleh Sultan Deli kepada seseorang pengusaha Belanda yang bernama Nienhys. Dalam konterak yang pertama ini , walaupun tidak terdapat keseragaman tentang syarat-syarat pemberian kontrak , tetapi (Menurut penelitian terhadap akte-akte konterak) selalu terdapat dua macam ketentuan:

  1. Kewajiban pihak perkebunan wajib mengadakan tanah bercocok tanam untuk Rakyat Penunggu.
  2. Kewajiban pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau (tanah jaluran) kepada Rakyat Penunggu untuk ditanami padi.

Dengan demikian jelaslah bahwa sejak dari awal segala hal yang menyangkut perlindungan kepentingan Rakyat Penunggu telah menjadi syarat bagi pemberian kontrak. Bagaimana perkembangannya dapat dilihat dari akte-akte konterak 1877 dan ragam konterak 1878 ragam konterak 1884 dan ragam konterak 1892. Dokumen isi kontrak ini terdapat persamaan , antara lain bunyinya yaitu :

  1. Mengadakan Tanah Rabian
  2. Mengadakan Tanah Perkampungan
  3. Mengadakan Tanah Hutan Lindung
  4. Mengadakan Tanah Jaluran. (Tanah yang dikelola Rakyat Penunggu setelah panen tembakau, maka diberikan hak atas tanah itu untuk bercocok tanam palawija)

Dapat dinyatakan disini bahwa ke 4 macam yang wajib disediakan atau diadakan oleh pihak perkebunan ini (investor belanda ) adalah sesuai dengan berlakunya HUKUM ADAT TANAH Rakyat Penunggu yang tak dapat ditawar tawar lagi.  Walaupun bunyi akte-akte kontrak tersebut berbeda-beda selalu terdapat kesamaan , yakni hak Rakyat Penunggu atas Tanah Jaluran hingga Jepang masuk ke Indonesia . Ketika Jepang masuk ke Indonesia , barulah Rakyat Penunggu tidak mendapat lagi tanah-tanah jaluran.

ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

Pecahnya perang Pasifik pada tahun 1941 disusul dengan masuknya Jepang dengan menggusur Belanda dan Penjajah di Indonesia beralih ketangan Jepang. Selama penjajahan Jepang mulailah perkebunan Deli terhenti dan pemeliharaan tanah-tanahnya berubah.

Demikian juga halnya Tanah Jaluran dengan sendirinya lenyap dari penguasaan Rakyat Penunggu . Dalam usahanya untuk memenangkan peperangan Asia Timur Raya Jepang menerapkan ekonomi Perang ,, yaitu dengan cara menimbun bahan-bahan makanan untuk logistic perang. Rakyat diperintahkan untuk membuka tanah pertanian secara massal . Akibatnya , banyak perkebunan besar termasuk Perkebunan Tembakau Deli menjadi korbannya.

Tanah-tanah itu dibagikan oleh Jepang secara serampangan tanpa berpedoman pada hukum tanah. Setelah dibagikan , Jepang memerintahkan rakyat untuk menanami jenis tanaman pangan, dengan maksud (sebahagian) diserahkan kepada pemerintah Jepang. Dalam suasana kacau balau itu hukum (adat) tanah tidak diperhatikan lagi , Akibanya dari aturan yang tidak menentu tersebut , sehingga tanah Jaluran tidak lagi diindahkan atau tidak berjalan seperti biasanya.

ZAMAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Segala badan-badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Peraturan ini pada hakikatnya mempertahankan untuk sementara, sewaktu peraturan peraturan yang berasal dari Zaman Hindia Belanda termasuk didalamnya Peraturan-Peraturan tentang pembagian Jaluran kepada Rakyat Penunggu yang berasal dari Swapraja. Tetapi suasana zaman itu tidak memberi kesempatan untuk meneliti pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Demikian juga halnya dengan peraturan tentang pembagian Tanah Jaluran kepada Rakyat Penunggu. Pada waktu itu , tanah-tanah perkebunan terus digarap oleh rakyat dari luar Sumatera Timur, dan Rakyat Penunggu tidak melibatkan diri dalam penggarapan tersebut.

ZAMAN NEGARA SUMATERA TIMUR

Bulan Juli 1947 Belanda kembali ke Indonesia yang dikenal dengan nama Agresi I. Disusul dengan Perjanjian Linggarjati tanggal 25 Desember 1947 yang melahirkan resolusi Negara Sumatera Timur (NST) . Dengan terbentuknya NST ini , timbullah persoalan bagaimanakah kedudukan Swapraja yang terdapat didalamnya . Pertanyaan ini timbul karena Swapraja ini bertali erat dengan masalah Akte Kontrak yang mengatur tentang Tanah Jaluran.

Pada Zaman NST ini pengusaha Perkebunan Tembakau Deli (Belanda) kembali mengaktifkan penanaman tembakau seperti semula. Lokasinyapun antara Sungai Wampu dan Sungai Ular di Sumatera Timur ini . Sesuai dengan ketentuan yang berlaku , pengaktifan kembali perkebunan-perkebunan tersebut maka pembagian Tanah Jaluran kepada Rakyat Penunggu kembali seperti sedia kala . Dalam hal ini Rakyat Penunggu mulai bernapas lagi dan merasa lega karena tanah pertaniannya yang dilindungi oleh hukum Adat kembali kepangkuan , yang sempat terputus selama zaman pendudukan Jepang.

Tapi keadaan ini tidak berlaku lama, bak kata pepatah “ Sebagai embun diwaktu pagi- dikala sinar matahari telah tiba, embunpun lenyap tanpa meninggalkan bekas ‘. Demikian pula nasip yang menimpa pada Rakyat Penunggu dengan Tanah Jalurannya. Tanah-tanah jaluran jadi tempat manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab yang datangnya dari berbagai – bagai unsur , termasuk unsur-unsur partai politik.

ZAMAN PENYERAHAN KEDAULATAN

Setelah Indonesia menerima kemerdekaannya secara penuh (terkenal dengan penyerahan kedaulatan) mulailah tanah-tanah di Sumatera Timur ini digarap oleh rakyat yang datangnya dari berbagai daerah maupun dari pihak-pihak yang kita sebutkan diatas . Akibatnya , perkebunan tembakau menjadi ciut atau berkurang . Tanah-tanah jaluran juga tidak ketinggalan dari sasaran penggarap sehingga tanah Jaluran kembali jadi persoalan. Rakyat Penunggu pada waktu itu hanya melihat dan memperhatikan secara cermat tentang kejadian-kejadian diatas Tanah Jaluran. Dalam situasi seperti ini Rakyat Penunggu terpaksa berbaku hantam dengan para penggarap yang masuk ke tanah adat tanpa permisi. Demikianlah Rakyat Penunggu kembali menikmati Tanah Jaluran walaupun harus melakukan perkelahian sampai tahun 1953.

PERKEBUNAN MENGELUARKAN 130.000 HA

Penggarapan secara liar terhadap tanah-tanah Perkebunan tembakau ini semakin tidak terbendung oleh pemerintah sehingga luas tanah perkebunan semangkin ciut/berkurang. Rakyat Penunggu sendiri tidak melibatkan diri dalam penciutan tanah perkebunan tembakau ini karena mereka masih berpegang teguh pada HUKUM ADAT . Warga Rakyat Penunggu hanya mengolah tanah-tanah Jaluran sebagaimana yang telah kita sebutkan diatas dan selesai memanen padi merekapun kembali kekampung halamannya masing-masing.

Akibat penciutan tanah perkebunan tembakau ini pemerintah bersama pihak perkebunan mengambil kata sepakat untuk memangkas areal perkebunan seluas 130.000 ha dan dikembalikan kepada pemerintah untuk didistribusikan . Kesepakatan ini tidak memberitahukan apalagi mengikut-sertakan Pemangku-Pemangku Adat Rakyat Penunggu. Memang banyak yang memperoleh manfaat dari pemangkasan tersebut , tetapi buat Rakyat Penunggu sama sekali tidak menguntungkan. Rakyat penunggu tidak memperoleh tanah adatnya sama sekali walaupun sejengkal.

Sebagai realisasi dari pengeluaran areal ini oleh Menteri Dalam Negeri telah memberi keputusan dengan nomor dan tanggal : 28 Juni 1951-No.Agr.12/5/14. Dengan Keputusan Menteri dalam Negeri ini luas areal perkebunan tembakau Deli tinggal 125.000 hektar dan luas tanah yang sudah dipangkas itu telah diberikan kepada rakyat yang telah terlebih dahulu sudah menggarapnya.

Walaupun telah dipangkas namun penggarapan liar masih terus berjalan. Penggarapan – penggarapan didukung oleh gerakan Partai, dalam rangka ingin memperebutkan massa yang paling gigih dalam gerakan ini adalah Partai komunis (PKI) dengan massa taninya yang diberi nama Barisan Tani Indonesia (BTI). Maka BTI inilah yang maju pesat dengan melakukan penggarapan-penggarapan diatas tanah perkebunan tembakau ini . Dengan demikian juga partai-partai politik lainnya tidak mau ketinggalan dengan PKI sehingga terpaksa pemerintah dan perkebunan memangkas lagi areal perkebunan yang luasnya 66.000 ha untuk dibagi-bagikan kepada penggarap.

Akibatnya pada tahun 1959 luas tanah perkebunan Tembakau hanya tinggal 59.000 ha. Surat Keputusan pemangkasan ini direstui Menteri Dalam Negeri dengan nomor : No.353/Ka dan No.354/Ka tanggal 24 Agustus 1959. Surat Keputusan ini atas nama Menteri Muda Agraria. Namun Rakyat penunggu tidak mendapatkan haknya sama sekali karena Keputusan ini. Sebagaimana Keputusan terdahulu, kali ini pun Pemangku Adat Rakyat Penunggu tidak diberitahukan . Tanah-tanah yang dipangkas itu disebut sebagai tanah suguhan .

Oleh Gubernur Sumut sehubungan dengan pemangkasan tanah-tanah perkebunan ini mengeluarkan peraturan yang ditujukan kepada si penggarap .Namanya Undang-Undang Darurat no .8 tahun 1954 (UUD no.8 1954) Apakah dengan keluarnya UUD No.8 ini Tanah jaluran sebagai hak Rakyat Penunggu dapat dikembalikan ? jawabnnya Tidak sama sekali.

BERDIRINYA BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA (BPRPI)

April 1952 Rakyat Penunggu yang menanami diatas Tanah Jaluran dirusak paksa oleh traktor-traktor perkebunan . Batapa pilunya hati Rakyat Penunggu pada waktu itu , namun apa hendak dikata tempat mengadu tiada bersua. Apa sebab terjadi demikian ? karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk meniadakan atau menghapus tanah jaluran lagi, karena sudah mendapat pembahagian tanah-tanah sebagai penggantinya . Dalam hal ini Rakyat penunggu dimasukkan kedalam golongan yang mendapat bahagian tanah . Pada hal dalam kenyataannya tidak. Maka pada tahun 1952 warga Rakyat Penunggu itu gagal dalam menanam padi.

Apakah warga Rakyat Penunggu tinggal diam ? jawabannya “Tidak !”. Beberapa daerah datang ke Medan untuk mencari beberapa orang tokoh untuk menjadi benteng mereka dalam rangka mengembalikan Tanah Jaluran atau disebut juga Tanah Adat . Berkat gigihnya, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa orang tokoh yang suka rela turun tangan membela Rakyat Penunggu yang sudah diperkosa hak atas tanah adatnya.

NAMA-NAMA TOKOH  TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

  1. Almarhum Tengku Nikmatullah dari Daerah Serdang
  2. Almarhum H.Ustad Abdul Kadir harun dari Daerah Deli
  3. Almarhum Tengku Zaman dari Daerah Kabupaten Langkat
  4. Tengku Kamaruddin dari daerah Kabupaten Asahan.
  5. Almarhum Muhammad Amin dari Lubuk Pakam
  6. Tuan Zainal dari Lubuk Pakam.
  7. T. Yaoeddin Deli Serdang

Tokoh-tokoh ini turun ke kampung-kampung (kedesa-desa) Rakyat Penunggu untuk mengadakan kesatuan dan persatuan dikalangan warga Rakyat penunggu. Demikianlah tokoh-tokoh tersebut bersama-sama dengan warga Rakyat Penunggu yang sudah terhimpun secara bulat siap sedia membentuk suatu badan. Maka pada tanggal 19 April 1953 berdirilah Badan tersebut dengan menamakan dirinya Badan Perjuangan Rakyat penunggu (BPRP) Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan sebagai tempat Pengurus Besar. Terpilihlah dalam badan itu sebagai ketua umumnya H. Ustaz Abdul Kadir Harun.

Setelah berdirinya wadah ini, maka para pengurus memberitahukan kepada Gubernur dan kepada instansi yang berkaitan dengan masalah tanah di Sumatera Utara bahwa Tanah Jaluran adalah hak yang mutlak bagi warga Rakyat Penunggu yang penuh dilindungi oleh hukum adat. Disamping itu juga menegaskan bahwa warga Rakyat Penuggu pada tahun 1954 ini akan segera kembali ketanah jalurannya untuk menanam padi dan palawija, mereka tidak perlu takut-takut lagi, begitu juga kepada pihak perkebunan , jangan lagi sekali kali mencoba untuk mencegah Rakyat Penunggu mengelola tanah adatnya, jika tak ingin Rakyat Penunggu akan menutup seluruh perkebunan Deli. Demikianlah tekad dan pernyataan Rakyat Penunggu setelah berada dalam satu wadah. (DOK BPRPI)

Bersambung…

Hetikan Pengerukan Pasir Pantai Labu


KabarIndonesia – Ribuan nelayan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang datang ke Medan dengan menggunakan truck, angkot dan sepeda motor yang mungkin pinjaman. Warganya Amri Tambunan ini, menyerbu gedung DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumut. Tujuannya hanya satu, hentikan pengerukan pasir di Pantai Labu Baru, tempat mereka bermukim dan mencari makan.

Menurut massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti PERAPI (Pelaut Rakyat Penunggu Indonesia), SNSU (Serikat Nelayan Sumatera Utara) Pantai Labu, WALHI Sumut, ELSAKA, KontraS Sumut, BPRPI, AMAN Sumut, Yayasan Leuser Lestari, Bitra Indonesia, Pusaka Indonesia, KALI, HMI Fisip USU, GBSU, GMNI Komisariat Nomensen, GSM, PEMA Fisip USU, penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Citta Trahindo Pratama mersak lingkungan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan jarak 1 Mil dari garis pantai dan volume penambangan pasir sebesar 6 juta Meter Kubik, pengerukan direncanakan untuk menimbun tapak landasan pacu Bandara Internasi onal Kualanamu. Lokasinya termasuk wilayah Kecamatan Pantai Labu dengan 4 Desa terdekat yaitu Desa Pantai Labu Pekan, Desa Paluh Sibaji, Desa Denai Kuala dan Desa Rugemuk.

Dengan luas areal pengerukan pasir laut 2.258 Ha. Sementara dalam SK Bupati pengeru- kan Pasir Laut seluas kurang lebih 1.511 Ha  dengan masa kerja diperkirakan berlang sung 2 (dua) tahun. Pengambilan pasir laut dilakukan dengan menggunakan sejenis kapal keruk (Cutter Suction Dredger) dengan nama Tidal Marine III yang dapat menghisap dan mengeruk pasir laut mencapai 1000 meter kubik/perjam. Efek dari pengerukan tersebut para nelayan dan masyarakat adat di Pantai Baru, kehilangan pendapatan yang selama ini menjadi tumpuan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Sebelum kegiatan pengerukan ini dilakukan,Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pihak PT. Citta Trahindo Pratama yang berkedudukan di jalan Senayan No 39 Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai pelaksana pengerukan pasir laut, melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada bulan maret 2008 lalu. Namun masyarakat nelayan dengan tegas menolak kegiatan pengerukan pasir laut di Pantai Labu.

Warga Pantai Labu yang juga tergabung dalam PERAPI dan SNSU memprotes aktivitas pengerukan pasir pantai, namun Bupati Deli Serdang, Amri Tambunan tetap mengeluar- kan Surat Izin Kuasa Pertambangan Nomor.895 pada 8 Agustus 2008. Isi SK tersebut menyatakan pengerukan hanya boleh dilakukan tidak lebih dari 1 meter, tetapi hasil temuan masyarakat nelayan sekitar, kedalaman pengerukan pasir laut lebih dari 10 meter.

Pengerukan Pasir laut ini juga mendapat reaksi keras dari DPRD Deli Serdang yang dalam hal ini mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin Bupati. Rekomendasi pencabutan ini keluar karena belum terbentuknya Tim Pengendali dan Pengusahaan pasir laut. Serta belum adanya zonasi wilayah pesisir laut untuk pengusahaan pasir laut.

Aksi protes warga memuncak pada tanggal 10 Oktober 2008 lalu, masyarakat sekitar  secara spontanitas kemudian membakar pipa pengerukan, melakukan penyerangan dan penyerbuan terhadap kapal keruk yang sedang beroperasi agar segera dihentikan, suasana menjadi ricuh dan tak terkendali, preman – preman sebagai pemback- up kegiatan penger ukan pasir laut melakukan intimidasi terhadap warga setempat yang merupakan nelayan tradisionil. Pada kejadian tersebut Pihak Kepolisian dari Polres Deli Serdang menurunkan ratusan personil polisi untuk menenangkan situasi lapangan. Kemudian polisi menangkap 10 warga yang diduga sebagai pelaku anarkisme.

Massa yang tergabung dalam GERAKAN RAKYAT PENYELAMAT PESISIR LAUT, menilai persoalan ini merupakan hal yang serius. Kegiatan pengerukan, penambangan pasir laut di Kecamatan Pantai Labu harus segera dihentikan dan menyita, menangkap pelaku perusakan lingkungan  serta menyeretnya kepengadilan. Jika aktivitas ini terus dilakukan maka dapat mengancam keselamatan dan hajat hidup masyarakat khususnya yang tinggal disekitar lokasi penambangan.

Pertambangan pasir yang telah mematikan ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, kehilangan mata pencaharian dan berubahnya profesi atau menganggur terutama bagi kalangan nelayan perempuan yang biasa mencari kepah dan jenis kerang kerangan dilokasi penambangan pasir. Dari sisi lingkungan hidup aktifitas penambangan pasir laut ini akan berdampak langsung yakni merusak terumbu karang yang merupakan tempat pengembang biakan ikan dan jenis biota laut lainya. Terjadinya abrasi atau pengikisan daratan sepanjang pinggir pantai dan merusak kelestarian hutan mangrove atau hutan bakau yang merupakan perisai dari hantaman gelombang pasang air laut.

Yang lebih fatalnya lagi adalah dapat menenggelamkan rumah – rumah penduduk yang dekat dengan pesisir pantai, timbulnya zat asam yang terpendam didasar laut dan mence mari sumur – sumur penduduk melalui air pasang surut dari muara sungai dan alur paluh – paluh. Untuk itu, massa menuntut agar segera dihentikan pengerukan dan penambangan pasir laut di Pantai Labu. Hentikan perusakan  lingkungan (mangrove)  di pesisir pantai. Hentikan kekerasan aparat terhadap rakyat (nelayan). Kembalikan hak kelola sumber daya alam kepada rakyat. Hentikan  pembangunan yang merugikan rakyat.

Cabut Izin PT CITTA TRAHINDO PRATAMA. Ungkap Indikasi Korupsi surat kuasa eksploitasi pasir oleh Bupati Deli Derdang, Amri Tambunan dan tangkap pelaku perusa- kan lingkungan hidup di Sumatera Utara beserta antek – anteknya.

Massa yang  diterima Wakil Gubernur Sumut, Gatot  Pujo Nugroho berjanji akan segera menghentikan kegiatan tersebut dalam waktu satu minggu ini. Mendengar komitmen tersebut, massa berjanji jika tidak terealisasi dalam jangka waktu yang ditentukan maka massa akan kembali mendatanginya dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

NELAYAN MASIH DIPERIKSA INTENSIF POLRES DELI SERDANG


Metrotvnews.com, Deli Serdang: Sebanyak 10 orang nelayan bersama sang istri masih diperiksa intensif oleh kepolisian. Mereka diperiksa sebagai buntut kericuhan di lokasi proyek pengerukan pasir kwarsa di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jum’at (17/10) kemarin.

Para nelayan dan istri mereka dianggap telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman dan perasaan takut bagi pihak proyek pengerukan pasir. Pada saat pemeriksaan, salah seorang nelayan, Bashir, mengeluhkan tindakan polisi yang dianggap tidak adil. Sebab, saat ini nelayan yang tinggal di pesisir Pantai Labu merasa dirugikan dengan adanya proyek pengerukan pasir. Namun, nelayan justru ditangkap.

Kapolres Deli Serdang Ajun Komisaris Besar Polisi Mashudi mengatakan, penangkapan ini harus dilakukan karena pihak kepolisian sudah berulangkali memberitahukan kepada nelayan agar tidak berbuat anarkis. Namun, kata Mashudi, mereka tetap melanggarnya. Saat ini polisi belum menetapkan 10 nelayan yang diperiksa ini sebagai tersangka karena masih dalam proses pemeriksaan.(DOR)

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=68799


NELAYAN PANTAI LABU TUNTUT PENGERUKAN PASIR DIHENTIKAN


Metrotvnews.com, Medan: Sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di Sumatra Utara. Unjuk rasa yang dimotori oleh nelayan Pantai Labu, Sumatra Utara, Kamis (23/10), siang tadi terjadi di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara. Mereka menuntut pemerintah segera menghentikan proses pengerukan pasir di Pantai Labu. Karena aktivitas pengerukan pasir bisa mematikan mata pencaharian mereka.

Aksi diawali dengan long march dari DPRD Sumatra Utara menuju Kantor Gubernur Sumatra Utara. Unjuk rasa dikawal ketat aparat setempat. Mereka menuntut SK Bupati Deli Serdang mengenai izin pengerukan pasir laut di Pantai Labu dengan luas 2.258 hektare segera dicabut. Pengerukan pasir laut ini untuk pembangunan Bandara Kualanamu yang dilakukan oleh PT Citra Prahindu Pratama. Setelah dua tahun lebih proyek ternyata belum selesai.

Di tempat lain, unjuk terjadi di depan Kantor DPRD Sumatra Utara. Aksi puluhan massa yang menamakan diri Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatra Utara itu menuntut DPRD untuk membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi. Aksi dijaga ketat aparat karena para pengunjuk rasa berusaha masuk dengan menggoyang-goyang pagar masuk DPRD Sumatra Utara. Mereka menolak RUU Pornografi karena dinilai bisa mendiskreditkan perempuan.(DOR)

http://202.158.49.22/berita.asp?id=69139



Tumpatan Nibung


Metrotvnews.com, Deli Serdang: Sekitar 100 petani di Desa Tumpatan Nibung, Ahad (25/5), berunjuk rasa menduduki lahan PT Perkebunan Nusantara II di Kebon Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatra Utara. Lahan yang diduduki seluas 1.700 hektare. Di sana mereka berorasi menagih hak tanah ulayat seluas 10 ribu hektare.

Syahrum, perwakilan BPRPI mengatakan, sejak tahun 2000 hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II sudah habis. Menurutnya, pemerintah harus segera mengembalikan hak tanah ulayat kepada mereka. Mereka mengancam terus melakukan aksi pendudukan lahan sampai pemerintah memenuhi janjinya.(DOR)

http://202.158.49.22/berita.asp?id=59634

%d blogger menyukai ini: