• BPRPI

  • Fatwa Petua

    Haram Bagi Kami Mengakui Yang Bukan Hak Kami`
    TETAPI` Kalau Itu Hak Kami, Wajib Hukumnya Untuk
    Menuntut Dan Mempertahankanya Walaupun Nyawa Dan Darah Taruhannya.

  • Alamat

    Alamat : Jalan, STM Ujung Suka Eka No.45 A, Kec : Medan Johor, Kota : Medan – Sumatera Utara, Kode Pos : 20146, Tel : 06191692757, Email : tanah_bprpi@yahoo.com, Weblog : bprpi.wordpress.com

  • Arsip

  • Arsip

  • Membongkar Tabir

  • BPRPI

  • link musik

HARUN NUH : PETAKAN WILAYAHMU SEBELUM DIPETAKAN ORANG LAIN


HARUN NUH_PETAKAN WILAYAHMU SEBELUM DIPETAKAN ORANG LAIN_RA

Medan,

Maraknya konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan di Sumatera Utara membuat hidup masyarakat tanpa kepastian, akibat tidak adanya perhatian, pengakuan dari Pemerintah atas hak-hak masyarakat adat, buruh, nelayan dan petani.

Melihat kompleknya permasalahan ditingkat masyarakat, BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia) dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memfasilitasi pemetaan dan perencanaan tata ruang wilayah masyarakat adat secara partisipatif di kampung-kampung yang ada di Kabupaten/Kota Medan, Subulussalam, Singkil, Langkat, Dairi Pakpak Bharat, dan Deli Serdang.

Harun Nuh, Ketua Umum BPRPI mengutarakan (16/10/2013) masalah inilah dihadapi masyarakat, seperti masyarakat adat yang kehilangan hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alamnya. Saat ini banyak sekali perusahan-perusahan HGU, HPH, HTI, Pertambangan dan sebagainya yang dikeluarkan pemerintah tanpa melihat secara mendasar.

Sehingga menyebabkan masyarakat adat semakin miskin dan tidak terjaminnya kehidupan mereka dalam menentukan kamandirian ekonomi yang baik. Masyarakat adat  pun terkadang menjadi kambing hitam dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Lanjut Harun Nuh yang juga Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sumatera Utara.

Kita berharap, dengan terlaksananya pemetaan dan perencanaan tata ruang di wilayah masyarakat adat secara partispatif, masyarakat adat dapat mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya. Tandas Harun Nuh yang juga calon Bupati Deli Serdang 2014-2019 nomor  urut 2.

Ramadhan Anshari_Memfasilitasi Peserta Pemetaan PartisipatifRamadhan Anshari, yang dimadatkan Harun Nuh untuk menjabat sebagai Ketua (UKP3) Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif di AMAN Sumatera Utara, memaparkan gerakan pemetaan partisipatif mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1990-an.

AMAN melihat pemetaan partisipatif adalah alat yang sangat penting untuk mendukung gerakan masyarakat adat dalam meraih pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah serta sumber daya alamnya. Karena salah-satu keberhasilan gerakan masyarakat adat adalah ketika masyarakat adat mampu menunjukan keberadaannya berikut segala identitas dan hak asal-usulnya. Hanya dengan peta inilah masyarakat adat bisa menunjukan keberadaannya secara factual. Lanjut Ramadhan Anshari

Gambaran umum dari kegiatan pemetaan partisipatif ada 4 tahapan yang harus dilakukan yaitu (1) Prakondisi kegiatan pemetaan partisipatif, (2) Persiapan teknis dan non teknis, (3) Pengembalian dan pengolahan data, (4) Kegiatan pasca pembuatan peta.

Tujuan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat adat dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di ruang hidupnya, memperbaiki pengaturan, pengelolaan dan pengendalian atas pemanfaatan sumberdaya alam diwilayah tersebut. Tandas Ramadhan Anshari, yang sedang menjalankan harapan Harun Nuh, calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2.

Pidato Kongres BPRPI Ke VIII dan Perjalanan 60 Tahun Masa Perjuangan Tanah Adat Rakyat Penunggu Dengan Darah, Keringat dan Keyakinan


Bismillahirrahmannirrahim

Assalammu”alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh………………….

Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam keadaan Sehat Wal’afiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Tak lupa juga Selawat beriring Salam Kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw.

Yang saya hormati:

  • Bapak Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakilinya
  • Bapak Kapolda Sumatera Utara atau yang Mewakilinya
  • Bapak Pangdam I Bukit Barisan atau yang mewakili
  • Bapak Dianto Bachriadi selaku wakil komnas HAM
  • Bapak Bondan Gunawan selaku Penasehat dan Pembina BPRPI
  • Bapak Abdon Nababan selaku Sekjen AMAN
  • Para pihak Keamanan yang telah setia menjaga keamanan Kongres BPRPI ke VIII / Musyawarah Wilayah AMAN Sumut serta Ulang Tahun BPRPI Ke 60
  • Para seluruh pimpinan Organisasi Kepemudaan
  • Serta yang saya  muliakan seluruh teman – teman seperjuangan dan seluruh masyarakat adat Badan Perjuangan Rakyat penunggu Indonesia

HIDUP Masyarakat adat……………………….

Saudara /Saudari, Pimpinan-pimpinan adat dan rakyat penunggu yang saya cintai

Hari ini kita semua berkumpul ditanah yang bertuah ini, untuk melaksanakan Kongres BPRPI yang ke-Delapan dan musyawarah wilayah AMAN Sumut sekaligus untuk memperingati hari jadi atau HUT BPRPI yang Ke-60.

Sebagai bagian dari Masyarakat adat yang terhampar luas di Nusantara ini, dan yang telah mendapat pengakuan dari badan PBB seperti yang tertuang dalam Indigenous Right, sudah barang tentu posisi Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang berhimpun di dalam organisasi BPRPI/AMAN, pertama-tama sekali memperjuangkan tanah dimana ia berpijak, sekaligus mempertegas identitasnya : “DIMANA ADAT DITINGGIKAN DISANA BUMI DIMULIAKAN”.    BIARPUN RUNTUH LANGIT, MATIPUN MENJEMPUT SENGIT  TAPI RIWAYAT TANAH JALURAN dan Rakyat Penunggu TAKKAN SURUT HARAP  UNTUK BERTEMU DENGAN APA YANG MENJADI HARAPANNYA. Usia BPRPI yang kini telah menginjak 60 tahun telah membuktikan itu semua.

Situasi sosial yang kita hadapi selalu berubah, oleh sebab itu kita perlu menyikapi dengan cerdas tanpa kehilangan harga diri. Betapa banyak sudah janji yang diumbar kepada kita khususnya masyarakat adat Rakyat Penunggu untuk mendapatkan haknya akan tanah jaluran yang telah lama tak kembali. Bahkan Putusan pengadilan yang telah memiliki ketetapan hukum untuk kembalinya tanah jaluran pada masyarakat adat Rakyat Penunggu  dalam tingkat eksekusi, itupun masih juga harus kita perjuangkan. Dari tahun ketahun masyarakat adat Rakyat Penunggu masih tetap setia pada garis perjuangannya, dimana tanah adat untuk masyarakat adat menjadi harapan yang tak pernah surut.

Kini berbagai kesempatan yang terbuka dan ada di depan mata memang harus kita dayagunakan. Masyarakat adat Rakyat Penunggu penting untuk memposisikan dirinya menjadi posisi yang kuat dan utuh, kita harus benar-benar bersatu dan memiliki komitmen yang sama, kita jangan lagi mau menjadi kuda tunggangan segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat adat untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Mari kita satukan langkah dan suara kita dalam memperjuangkan hak-hak kita. Kini saatnya untuk kita mawas diri dan hanya bergerak untuk dan atas nama kepentingan masyarakat adat dan bangsa.

Saudara/Saudari masyaarakat adat Rakyat Penunggu yang saya cintai,

Mencermati perkembangan yang terjadi dewasa ini, dimana hak-hak masyarakat adat Rakyat Penunggu masih menjadi agenda utama yang harus diperjuangkan saya selaku ketua umum BPRPI yang juga ketua BPH AMAN Sumatera Utara memandang perlu agar masyarakat adat lebih mengutamakan konsolidasi antar anggota sekaligus meneguhkan komitmen agar tak lari dari apa yang diperjuangkan sebelumnya. Ditengah harga-harga kebutuhan pokok yang kian melambung, kemiskinan kian mencekam dan rakyat terus menerus diterpa kebingungan sehingga memperbesar rasa putus asa, semua ini membuat kita menjadi begitu gampang terdorong untuk berbuat onar yang menjauhkan akal sehat. Kebebasan berpendapat memang sudah kita raih, tapi itu semua tidak menjamin kita untuk bisa bebas mengeluarkan pendapat kita dalam menuntut hak-hak kita. Situasi dialam reforma ini begitu cepat berubah, yang semula kita kawan beriring seperjalanan, tidak sedikit yang berganti kulit menjadi pemangsa. Musang berbulu domba, inilah pepatah lama untuk menarik garis pemisah antara penghianat dan pejuang. Kita mau tak mau harus mempertimbangkan ulang dalam menyikapi kondisi yang kian pahit sekarang ini. Kini kesalahan lama tidak boleh terulang lagi, sebab hanya hampa yang kan kita jumpa, dan hidup tak lagi berharga, perjuangan pun akan menjadi sia-sia.

Saudara, saudari Masyarakat Adat yang saya hormati

Saya ingin sedikit berkisah. Dahulu “Belanda kebun” adalah orang-orang yang kasar dan suka mabok, tetapi mereka membenci birokrasi, sehingga bagi mereka,” Presiden Direktur Deli  Mattchapij, mereka anggap lebih pantas dihormati ketimbang Gubernur Jenderal  Hindia Belanda di Batavia”. Para kapitalis dan tuan kebun yang lama bercokol di Sumatera utara ini, ditempat ini, juga pernah membangun organisasi kaum patriot pecinta tanah air mereka, di tahun 1929. Seperti yang ditulis Anthony Reid : vanderlanche Club, nama organisasi itu, mewakili orang-orang Belanda di tanah jajahannya bersatu untuk mempertahankan kepentingan imperialismenya terhadap ancaman dari manapun datangnya.

Begitulah watak penjajah, tak soal apakah karena ia dari asing atau oleh pihak bangsa sendiri. Selalu saja mempertahankan kepentingan kekuasaannya. Tanah kebun untuk tanaman tembakau yang dikuasai Belanda Kebun dimasa lalu itu, Sebagiannya adalah tanah-tanah jaluran yang dihuni Rakyat Penunggu. Belanda nya telah pergi tapi tanah itu juga belum lagi kembali pada kita.

Berjuang dengan DARAH, KERINGAT dan KEYAKINAN yang abadi, demikian motto yang menjadi keyakinan masyarakat adat Rakyat Penunggu Dalam kongres kali ini dan dalam memperingati HUT BPRPI yang ke 60, saya selaku ketua Umum BPRPI  menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh anggota BPRPI/AMAN SUMUT untuk memantapkan langkah, merapatkan barisan dan membentangkan persaudaraan. Tanamkan keyakinan lebih dalam dan semakin terang. Dilangit masih ada kedip Bintang gemintang, gelora api perjuangan masih lagi harus dilanjutkan dan kebohongan memang harus disingkirkan.  Disini,   Ideologi pembebasan itu masih pantas untuk diresamkan. Resam yang diadatkan dan adat yang dihukumkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Meridhoi kita semua, dan semoga Kongres kali ini berjalan dengan lancar.  HIDUP MASYARAKAT ADAT, HIDUP BPRPI, HIDUP AMAN HIDUP PEMUDA ADAT, HIDUP PEREMPUAN ADAT, MERDEKA……………………..

Billahitaufik Wal Hidayah,

Wassalamu’alaikum WR.WB

60 Tahun Masa Perjuangan Tanah Adat Rakyat Penunggu Dengan Darah, Keringat dan Keyakinan


0leh : HARUN NOEH

Tanah Adat Rakyat Penunggu Kampong Menteng, 18 April 2013

Pangkal Masa

Sumatera Timur, wilayah  yang  dalam sejarah terkenal dengan  tanah yang subur dan datarnya sehingga  komoditi pertanian jenis apapun yang ditanam diatas akan tumbuh dan menghasilkan. Wilayah yang bertopograpi datar yang dipenui oleh berbagai jenis tanaman hutan, perdu dan semak belukar menjadikan tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang alamiah. Wilayah Serdang, Deli , Medan , Binjai dan Langkat yang diapit oleh dua sungai besar yaitu  sungai ular dan sungai wampu  merupakan asal muasal sebaran rakyat penunggu hidup membangun kampong,  berladang dengan sistem pertanian gilir balik dan menjaga hutan reba yang kemudian menjadi satu kesatuan sebagai tanah adat.

Wilayah Kedaulatan rakyat penunggu terdapat  67 kampong , hutan reba dan perladangan  dengan total luas area tanah adat mencapai 350.000 Ha. Selain memiliki wilayah kedaulatan atau tanah adat , rakyat penunggu  juga memiliki sistem nilai, hukum, politik, ekonomi, social, budaya  dan kelembagaan adat yang berlaku dan diwariskan secara turun-temurun.

Masa Konsesi (Kontrak) Tanah Adat : Kolonial Belanda

Tidak dapat dipungkiri masa keemasan wilayah ini adalah ketika para saudagar Hindia Belanda berbondong-bondong menanamkan Investasi Perkebunan skala besar dan melakukan kontrak terhadap tanah adat rakyat penunggu untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dari jenis komoditi tembakau, kopi, teh, coklat dll. Para investor Hindia Belanda sangat menikmati tanah-tanah adat rakyat penunggu di Sumatera Timur, tanah-tanah adat ini  semakin tersohor karena  menghasilkan kualitas Tembakau terbaik di dunia yang terkenal di kalangan  Eropa terutama German  dan Amerika.

Model investasi perkebunan hindia Belanda tidak mengabaikan hak dan kedaulatan masyarakat adat rakyat penunggu, karena Belanda membuat banyak kontrak  yang dinegosiasikan dan disepakati oleh masyarakat adat  rakyat penunggu dengan berbagai syarat yang wajib di penuhi oleh perusahaan hindia Belanda yang kemudian kenal sebagai   Akte Van Consesi. Akte Van  Konsesi sangat jelas mengakui, mengatur dan melindungi hak dan kedaulatan  rakyat penunggu terutama dalam pengeloaan dan pemanfaatan tanah-tanah adat oleh  rakyat penunggu untuk perladangan, perkampungan dan hutan reba.

Hak utama yang diatur dan  diperoleh masyarakat adat rakyat penunggu dalam konsesi adalah  setelah tembakau panen, pihak investor Hindia Belanda memberikan ijin hak pengeloalaan tanah kepada rakyat penunggu untuk bercocok tanam sebagai hak dasar rakyat penunggu untuk hidup.  Bercocok tanam atau bertani diatas tanah-tanah setelah panen tembakau oleh masyarakat adat untuk menanam padi, jagung, ubi, sayur-sayuran disebut sebagai Berjaluran yang hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat adat. Sehingga   kemudian istilah Tanah Adat berubah menjadi Tanah Jaluran (istilah kata berjaluran dipakai karena model penanaman tembakau yang  berjalur-jalur), kemudian masyarakat adat yang menunggu masa panen tembakau disebut sebagai Rakyat Penunggu (dalam konsesi disebut sebagai Rakyat Penonggol).

Masa Kegelapan Rakyat Penunggu : Kolonial Jepang

Ketika Jepang berkuasa model penguasaan dan pengelolaan tanah adat mengalami perubahan yaitu yang tadinya perkebunan  dikelola oleh Investor Hindia Belanda di rubah penguasaannya menjadi pemerintah Kolonial Jepang. Pemerintah Jepang  tidak menerapkan model penguasaan tanah adat seperti investor hindia Belanda, melainkan  System Tanam Paksa yang dijalankan untuk  persediaan stock pangan selama masa perang. Masyarakat adat di paksa menjadi buruh perkebunan palawija seperti padi, jagung dan kacang-kacangan yang hasilnya sebagian besar untuk pemerintah Kolonial Jepang dan hannya sedikit saja hasil pertanian untuk rakyat penunggu sebagai kebutuhan pangan semata .

Model investasi Jepang ini lebih sisebabkan oleh factor kebutuhan Jepang untuk memenuhi persedian stock pangan masa perang. Pada masa ini terjadi perbedaan atas hak rakyat penunggu, dimana Jepang mengintruksikan kepada  rakyat  untuk memanfaatkan seluruh tanah-tanah ditanami oleh tanaman pangan yang kemudian hasilnya (panen) sebagian besar diserahkan ke Jepang dan sebagian kecil untuk pangan rakyat. Masa kolonial jepang selama lebih dari 3 tahun merupakan masa kegelapan bagi rakyat penunggu karena tanah-tanah yang kelola dilakukan secara paksa namun hasilnya tidak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat penunggu melainkan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah Jepang, sehingga tidak sedikit  warga rakyat penunggu yang menjadi korban kehilangan nyawa akibat penerapan tanam paksa  sistem perkebunan pemerintahan jepang.

Masa Perjuangan Tanah Adat Rakyat Penunggu : NKRI

Proklamasi Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno – Hatta yang menyatakan kemerdekaan dari bangsa Kolonial Belanda dan Kolonial Jepang, diyakini sebagai titik awal masa keberkahan bagi rakyat penunggu. Namun, ternyata tidak seperti yang diharap oleh rakyat penunggu bahwa kemerdekan Bangsa Indonesia menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa dan memberikan Berkah ternyata menjadi  Kutukan bagi kehidupan Rakyat Penunggu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang diyakini oleh rakyat penunggu untuk mengembalikan tanah adat dan memulihkan nasib rakyat penunggu terutama dari masa kegelapan kolonial jepang, melindungi keberadaan rakyat penunggu dan memenuhi hak-hak rakyat penunggu terutama hak dan kedaulatan  atas kepemilikan dan pengelolaan tanah adat (Tanah Jaluran) ternyata tidak demikian dalam  perjalanannya.

Perginya Kolonial Belanda dan Kolonial Jepang diikuti juga oleh berakhirnya Investasi Perkebunan Hindia Belanda dan Sistem Tanam Paksa Jepang. Aset-aset pemerintah dan investor hindia Belanda  oleh pemerintah Republik Indonesia di ambil alih penguasaannya yang kemudian di kenal sebagai Nasionalisasi. Seluruh kontrak atau konsesi  yang pernah dilakukan oleh rakyat penunggu dengan investor dan pemerintah Hindia Belanda tidak diberlakukan. Puncaknya ketika hak-hak rakyat penunggu yang diterima pada masa hindia Belanda di hapuskan oleh pemerintah Indonesia, terlebih lagi seluruh tanah-tanah adat yang di jadikan perkebunan tembakau hindia belanda juga di ambil alih dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Situasi ketidak adilan peralihan hak terutama tanah-tanah adat rakyat penunggu dari pemerintah kolonial (Belanda dan Jepang) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi titik awal  lahirnya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Tahun 1953.

Puncak perjuangan BPRPI  terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mempraktekkan sistem Hak Guna Usaha dalam menjalankan usaha perkebunan. Tanah-tanah adat rakyat penunggu yang awalnya dikontrak oleh investor hindia Belanda secara Otomatis  kemudian dikuasai oleh Negara dengan membuat Perusahaan Perkebunan Negara dan memberikan Hak Guna Usaha diatas tanah-tanah adat rakyat penunggu atau bekas perkebunan Hindia Benda. Hadirnya perusahaan perkebunan negara dengan ijin HGU ternyata lebih buruk penerapannya yang dilakukan bangsa kolonial (Belanda dan Jepang). Seluruh hak-hak rakyat penunggu atas tanah adat (tanah jaluran) sebagai alat produksi keberlanjutan hidup diambil alih dan dikuasai secara sistematis tanpa perundingan apalagi kontrak kerjasama dalam pengelolaan tanah adat.

Yang lebih buruk dan ironisnya adalah rakyat penunggu tidak diijinkan masuk dan mengelola tanah-tanah yang telah di beri ijin HGU oleh Negara dibawah kekuasaan dan pengawasan  Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN). Negara dengan sengaja melakukan pembiaran dan absen  atas nasib rakyat penunggu terhadap hak atas tanah adatnya,  tidak ada  kompensasi dan kontribusi  kepada rakyat penunggu atas pemakaian tanah-tanah adat oleh Perusahaan Perkebunan Negara. Yang terjadi kemudian Rakyat Penunggu hannya menjadi penonton dan tamu di atas tanah adatnya sendiri, terus miskin diatas tanah-tanah adat yang subur dan  hasil pertanian yang melimpah ruah, menjadi penjahat dan cemas ketika mengelola tanah adatnya, menjadi korban akibat perbuatan pihak lain.

Kondisi semakin buruk, ketika situasi politik Negara tidak kondusif  dan gamang menentukan   arah kejesahteraan rakyat yang kemudian dirasakan dapat diselesaikan dengan  memunculkan banyak partai politik. Celakanya, Partai-partai politik ini justru menghabisi tanah-tanah rakyat penunggu dengan menjadikan tanah sebagai objek kepentingan dan kemenangan partai. Melihat keadaan ini memicu seluruh rakyat penunggu dari satu kampong ke kampong lainnya  mengorganisir bersatu merebut kebali tanah-tanah adat.

Masa Kepemimpinan Abdul Kadir Nuh : Darah Yang Tumpah

Abdul Kadir Harun Noeh berasal dari kalangan masyarakat adat biasa di Deli, beliau dalam memimpin BPRPI didukung oleh para elit kesultanan dan para intelektual diantaranya, Tengku Nikmatullah dari Serdang, Tengku Yak Udin, Afnawi Noeh dari Deli , M. Yusuf Noeh dari Deli, Tengku  Jaman dan Putar Azis  dari Langkat yang merupakan para pendiri dan pahlawan BPRPI.

Gejolak politik yang tidak menentu pasca kemerdekaan memunculkan partai-partai politik dan berbagai Ormas Tani. Partai dan ormas tani menjadikan tanah-tanah adat sebagai alat politik untuk penarik dan mendapatkan suara dari massa atau rakyat sekaligus sebagai konstituennya. Situasi ini menjadikan para pemimpin BPRPI turun kekampong-kampong memperkuat konsolidasinya mempertahankan tanah-tanah adat dari gempuran partai dan ormas tani. Menguatnya pengaruh partai politik dalam menentukan kebijakan pemerintah terutama dalam pengaturan tanah-tanah perkebunan yang sesungguhnya merupakan tanah-tanah adat rakyat penunggu, membuat para pemimpin BPRPI berafiliasi dengan Partai Rakyat Nasional (PRN) untuk menyuarakan dan menyokong kepentingan hak adat terutama tanah-tanah adat.

Kalau di tahun 1950-an, sekalipun digempur bermacam ormas petani, BPRPI masih bersuara dan sangat kuat menyuarakan dan mempertahankan  hak-hak dan tanah-tanah adatnya.  Tetapi memasuki tahun 1960-an, ormas petani dan buruh yang beraliran kiri  yang menguasai wacana politik nasional begitu menguat hingga ke wilayah seperti di wilayah sumatera utara  terutama di kantong-kantong perkebunan yang mendapat pengikut yang besar. Akibatnya, teriakan BPRPI tentang hak dan tanah adat meredup karena  mendapat perlawanan keras dari ormas dan buruh aliran kiri ini karena BPRPI dituduh sebagai antek-antek  dan menghidupkan sistem feodalisme dan kapitalisme. Dalam situasi panas ini sering terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, cangkul dan celurit  antara rakyat penunggu yang mempertahankan tanah adatnya dan kaum kiri yang ingin merebut tanah , dimana kedua belah pihak mengalami korban luka dan darah yang tumpah ke tanah.

Kepemimpinan Abdul Kadir Nuh selama lebih dari 26 tahun,  sebagai ketua Umum pertama BPRPI ia berhasil meletakkan dasar organisasi kepada rakyat penunggu untuk terus menyuarakan hak dan tanah adat rakyat penunggu dalam situasi politik yang tidak stabil dan tidak berpihak kepada rakyat penunggu. Ciri khas dalam menjalankan organisasi masa kepemimpinannya adalah melalui pengajian-pengajian dari kampong ke kampong rakyat penunggu sehingga beliau juga dikenal sebagai Ustadz Kadir oleh rakyat penunggu. Ciri lain adalah kaderisasi tidak dilakukan secara sistematis dan pendekatan yang lebih banyak dilakukan untuk kalangan orang tua.

Masa Kepemimpinan Afnawi Noeh : Keringat Yang Letih

Suksesi kepemimpinan dari Abdul Kadir Nuh ke Afnawi Noeh tidak melalui pemilihan. Afnawi Noeh diminta memimpin BPRPI lewat musyawarah mufakat pengurus. Afnawi selain pendiri, beliau juga banyak berkecimpung menjalankan mandat organisasi terutama membangun hubungan  dengan para pemimpin partai politik  dan pejabat pemerintah. Salah satu partai politik yang dijalin harmonis adalah dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) bahkan beliau pernah menjadi Ketua Gerakan Pemuda Marhaen sebagai salah satu sayap organisasi PNI. Beliau juga aktif sebagai wartawan dan pernah bekerja untuk harian waspada dan beberapa surat kabar mingguan terbitan Medan.

Keterlibatan Afnawi Noeh ke dalam tubuh PNI adalah untuk membangun dukungan dari aktivis PNI untuk perjuangan BPRPI dalam menyuarakan hak dan tanah adat rakyat penunggu. Awalnya sikap yang diambil oleh Afnawi Noeh dianggap para pengurus BPRPI menyalahi atau menyempal dari tradisi politik BPRPI. Hal ini mengingat pengalaman dan trauma politik di tahun 1950-an yang tidak bisa melupakan dimana salah satu ormas tani PNI yaitu Persatuan Petani Indonesia (Petani) juga turut mengambil tanah-tanah adat meskipun tidak terjadi bentrok fisik secara langsung karena ormas ini menduduki lahan yang diolah oleh perusahaan perkebunan.

Sikap pengurus ini sangat difahami , namun bagi Afnawi Noeh tidak memusuhi PNI sebaliknya dia begitu mencintai partai nasionalis ini. Gaya kepemimpinan Afnawi Noeh adalah pandai berpidato dan berbicara ke semua kalangan baik kaum tua, perempuan ,  Pemuda bahkan anak-anak sekalipun dengan bahasa yang sederhana dan sangat mudah difahami.  Dalam menjalankan organisasi beliau dihadapkan kepada tantangan dan situasi yang begitu sulit baik di internal maupun ekternal. Di internal beliau menghadapi sikap warga rakyat penunggu yang cemas dan takut untuk berjuang bahkan membicarakan tanah adat karena akan dituduh sebagai anti pembangunan dan melawan negara yang berujung pada terali besi atau penjara. Sedangkan tantangan ekternal adalah situasi rejim orde baru yang otoriter dan anti gerakan rakyat.

Untuk menghadapi dua situasi ini  Afnawi Noeh melakukan strategi penguatan  di internal dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk mengatasi situasi eksternal. Strategi  internal organisasi beliau membangun struktur organisasi sampai ketingkat kampong dan melakukan kaderisasi terhadap kaum Pemuda rakyat penunggu  untuk membantu membangkitkan semangat, menyatukan dan menggerakkan warga rakyat penunggu yang di kampong-kampong untuk segera merebut dan mengelola kembali tanah-tanah adat yang dikuasai pihak perusahaan perkebunan. Dampak yang terjadi dari tahun 1979 – 1995 , rakyat penunggu aktif turun ke lapangan  untuk menduduki dan menguasai tanah adat.

Strategi eksternal adalah membangun dukungan dan jaringan dengan berbagai organisasi diantaranya Ormas Tani, Ormas Buruh, Kalangan Agama, Partai Politik dan LSM Nasional dan International  untuk mengetuk atau mendorong  pemerintah mengeluarkan  kebijakan yang mengakui , melindungi dan memenuhi hak – hak rakyat penunggu atas tanah adatnya.

Dengan badannya yang kurus , keringat yang bercucuran dan nafas yang sesak, Afnawi Noeh aktif mengikuti berbagai pertemuan baik nasional dan internasioanl untuk mengangkat persoalan hak dan tanah adat rakyat penunggu. Beliau juga nekat menerobos istana presiden dengan berjalan kaki dan menemui presiden Soeharto. Usaha yang dilakukan ini  yang kemudian menghasilkan  atau mendapatkan berbagai kebijakan pemerintah  yang mengakui dan mengembalikan hak dan tanah adat rakyat penunggu. Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk rakyat penunggu antara lain :  Surat Sekretariat Negara-G Sutowo nomor ; B-1402/setneg/6/1980 perihal untuk mendapatkan penampungan permasalahan keluh kesah rakyat penunggu yang ditujukan kepada departemen dalam negeri, Surat dari gubernur Sumatera Utara EWP Tambunan nomor : 14233/3/7/ 1980 perihal penyelesaian BPRPI yang ditujukan kepada Bupati Langkat dan Bupati Deli Serdang, Surat Bupati Deli Serdang – Teteng Ginting nomor 10675/3 pada tanggal 4 agustus 1980 perihal pendaftaran yang di kategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 camat di kecamatan deli serdang, surat camat percut sei tuan nomor 294/3 tertanggal 14 agustus 1980 yang ditujukan kepada seluruh kepala desa sekecamatan percut sei tuan.

Karena tidak berjalannya berbagai keputusan yang telah diterbitkan , Afnawi Noeh kemudian kembali ke Jakarta untuk menghadap menteri dalam negeri yang kemudian keluarlah surat keputusan menteri dalam negeri cq direktorat jendral agrarian nomor : 44/DJA/81 ditujukan kepada Gubernur TK I Sumatera Utara perihal tanah seluar 9.085 (10.000) ha dikeluarkan dari areal HGU PTP-IX yang didistribusikan kepada rakyat penunggu yang berhak di kabupaten Langkat dan Deli Serdang, surat Asisten Bidang pertanahan atas nama Gubernur TK I Sumatera Utara nomor 593.7/ii889 tertanggal 30 april 1982  ditujukan kepada Bupati Langkat dan Deliserdang untuk realisasikan penyediaan lahan 10.000 ha untuk BPRPI dan masalah BPRPI harus ditangani sungguh-sungguh.

Dengan diterbitkannya berbagai kebijakan pemerintah, kepemimpinan Afnawi Nuh telah membuktikan bahwa secara tertulis Negara Mengakui bahwa  tanah adat adalah milik rakyat penunggu, menjelang  akhir hayatnya pada saat pembentukan panitia kongres BPRPI tahun 2006 Afnawi Noeh meyakinkan kepada kader-kader muda rakyat penunggu bahwa “ haram bagi rakyat penunggu mengambil yang bukan haknya, jika itu haknya maka wajib hukumnya untuk direbut walau darah dan nyawa taruhannya”.

Masa Kepemimpinan Harun Noeh : Keyakinan Mandiri Secara Ekonomi, Bermartabat Secara Budaya, Berdaulat Secara Politik

Masyarakat adat Rakyat Penunggu yang telah mengalami berbagai gejolak dan sistem politik  yang tidak menentu menganggap bahwa kehidupan social yang diyakini  harus mengedepankan dan  memunculkan sikap kolektif, musyawarah mufakat , membangun kehidupan rakyat yang beradat, kekeluargaan, kekompakan, dan kesejahteraan yang bergenerasi.

Warga Rakyat Penunggu  harus berjuang melakukan perubahan  terhadap kebijakan  pemerintah yang mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat penunggu. Berjuang untuk membangun sistem pengusahaan/pengelolaan dan penguasaan tanah adat dengan cara kolektif dan persetujuan yang bebas tanpa pemaksaaan dan intimidasi. Berjuang melawan   bentuk-bentuk tindakan perampasan tanah adat dan penindasan  rakyat penunggu yang mengabaikan hukum adat dan hukum negara.   Oleh karena itu warga rakyat penunggu  di seluruh kampong harus terus menyiapkan kekuatan untuk Melawan jika di Serang dan Merangkul untuk Berteman.

BPRPI akan terus  memperjuangkan hak-hak dan kedaulatan atas wilayah dan tanah adat serta penegakan hukum adat sebagai landasan kehidupan  rakyat penunggu untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Berdaulat secara politik menentukan sikap dan keputusan-keputusan rakyat penunggu berdasarkan musyawarah mufakat tanpa di kendalikan oleh pihak lain.   Mandiri secara secara ekonomi adalah rakyat penunggu mampu mengelola tanah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung dengan pihak lain dan bermartabat secara budaya bahwa rakyat penunggu bangga dengan identitas budayanya untuk terus dilakukan dan dikembangkan.

Sistem hak atas kepemilikan tanah adat secara Kolektif merupakan prinsip utama rakyat penunggu untuk mempertahankan politik, ekonomi dan budaya. Tanah adat  tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi semata melainkan berfungsi sebagai sistem hukum adat yang diberlakukan, berfungsi sebagai harmonisasi hubungan sosial, berfungsi sebagai sepritual, dan berfungsi sebagai aktualisasi seni budaya rakyat penunggu. Kehilangan tanah  adat  berarti kehilangan semuanya, oleh karena itu tanah adat hannya pengelolaannya yang menjadi hak perorangan atau individual, jika status hak kepemilikan individual terjadi maka tanah adat  akan sangat mudah diperjual-belikan dan hilang.  Hilangnya wilayah dan tanah adat rakyat penunggu maka menghilangkan hukum adat dan budaya. Artinya kehidupan yang berlandaskan hukum adat dan budaya yang bermartabat ditentukan oleh keberadaan tanah atau tanah adat, jika tanah adat  atau tanah ulayat tidak ada lagi maka dipastikan tidak ada lagi seni budaya  yang di selenggarakan, kemiskinan dan kebodohan generasi rakyat penunggu terus berkembang.

Pimpinan masyarakat adat rakyat penunggu menjunjung tinggi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas bahwa BPRPI juga berkepentingan terhadap pengisian devisa Negara yang jika dihitung sumbangan rakyat penunggu kepada Negara Kesatuaan Republik Indonesia khususnya bagi propinsi Sumatera Utara  sejak Nasionalisasi (kemerdekaan) mencapai ratusan triliun. Sumbangan ini  bersumber dari penguasaan dan pemanfaatan  atas wilayah-wilayah atau tanah adat rakyat penunggu  oleh negara dari ekploitasi Minyak, Usaha Perkebunan, Kawasan Properti, Kawasan Industry dan berbagai bentuk pembangunan lainnya . Tetapi sumbangan rakyat penunggu yang sangat besar bagi  devisa Negara tidak diikuti oleh bentuk-bentuk penghormatan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak rakyat penunggu.

Dikepemimpinan ini telah menempatkan Kader-kader rakyat penunggu terlibat dalam pertemuan nasional, asia dan internasional (Forum PBB) untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak terhadap nasib masyarakat adat. Pemerintah telah menetapkan TAP MPR Nomor XI tahun 2001 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.  Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. April 2013 melalui sidang  paripurna  DPR RI memutuskan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak masyarakat adat sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Kepemimpinan ini juga menyiapkan kader rakyat penunggu melangkah maju untuk mengambil posisi-posisi politik dan jabatan strategis di pemerintahan untuk menjalankan amanat rakyat melindungi dan memehui hak-hak dasar rakyat  yang berkeadilan. Sebagian kampong-kampong telah berhasil mengelola dan menikmati tanah-tanah adat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi keluarga secara mandiri dan mampu meningkatkan pendidikan untuk anak-anak dan generasi muda yang terus menerus di tularkan ke kampong-kampong rakyat penunggu lainnya. Warga rakyat penunggu mulai tampil dan mengembangkan seni budaya rakyat penunggu seperti AHOI sebagai perekat hubungan sosial antar sesama warga rakyat penunggu maupun dengan warga lainnya dan antar kampong rakyat penunggu maupun dengan kampong tentanggnya. Inilah yang harus di pupuk dan pacu secara terus menerus.

Kutukan terhadap nasib rakyat penunggu dari masa kemasa yang diakibatkan oleh Krisis kebijakan dan kepemimpinan pemerintah republik ini harus diakhiri. Kutukan ini  memaksa kita semua sebagai rakyat penunggu untuk kembali kepada keyakinan atas modal social yang kita punyai sendiri, keyakinan yang diwariskan oleh para leluhur rakyat penunggu, Keyakinan atas  Adat kita, tanah kita, budaya kita, kearifan kita dan kekompakan kita. Dari situ lah keyakinan ini  terus menerus kita perkuat individu-individu , dari kampong-kampong , wilayah-wilayah dan  Indonesia  untuk mewujudkan Bangsa yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat.

60 tahun BPRPI akan membawa cahaya besar untuk meraih masa depan yang lebih baik ada di hadapan kita. Saya ingin kita semua memelihara cahaya besar ini dengan doa agar para leluhur Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dan Sang Pencipta Alam Semesta Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing jalan yang kita tempuh.

Hidup Rakyat Penunggu, Hidup BPRPI……………Hidup BPRPI…………Hidup BPRPI

60 Tahun BPRPI


60 Tanuh BPRPI

Seminar; “Registrasi dan Legalisasi Wilayah Adat Rakyat Penunggu”.

Deli Serdang, 17 April, 2013. Di tanah adat rakyat penunggu, Kampong Menteng, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,  telah dilaksanakan seminar dengan topik registrasi dan legalisasi wilayah adat rakyat penunggu.

Dalam seminar ini ada lima nasumber hadir. Dari akademisi dan peneliti rakyat penunggu, DR. Edi Ihsan  Jailani, utusan dari pemerintah Sumatera Utara. DR. Dianto Bachriadi, Komisi Nasional Hak Azazi Manusia, dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Utara, Bapak Damar Galih, dan Abdon Nababan, Sekretaris Jendral (AMAN), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Edi Ikhsan menyampaikan, bahwa nasionalisasi atas aset-aset perusahaan Hindia Belanda yang telah merampas dan menghilangkan hak-hak rakyat penunggu. Beliaupun mengucapkan pepatah yaitu,”antan patah lesungpun hilang”.Jadi rakyat penunggu seperti ayam yang mati di lumbung padi, kata Edi Ikhsan.

Dari BPN lebih menekankan penyelesaian konflik rakyat penunggu, dapat dilakukan dengan cara mediasi dengan para pihak terutama PTPN II. Sementara utusan dari pemerintah Sumatera Utara berkomitmen akan fokus untuk menerbitkan Perda tentang tanah ulayat / tanah adat.

Komnas HAM sangat tegas menyatakan bahwa perjuangan rakyat penunggu yang bernaung di-bawah panji-panji BPRPI adalah demi menegakkan konstitusi. Selain itu negara telah abai dan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat penunggu.

Sekretaris Jendral AMAN Abdon Nababan menyampaikan bahwa cahaya-cahaya kecil telah muncul dalam gerakan masyarakat adat, mulai dari lahirnya deklarasi PBB tentang hak hak masyarakat adat.  Saat ini DPR RI telah resmi mengusulkan Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Hak Masyarakat Adat Sebagai inisiatif DPR RI yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

Peta-peta wilayah adat telah mendapatkan tempat dan masuk dalam (BIG) Badan Informasi Geospasial . Cahaya kecil ini harus diperbesar, masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Mari rapatkan barisan, segera melakukan pemetaan atas wilayah-wilayah adat , khususnya wilayah adat rakyat penunggu, Tegas Abdon.*****

Monang Arifin Saleh

KOMNAS HAM Kumpulkan Data Perampasan Yang Dilakukan PTPN 2, Pemerintah Sudah Waktunya Mengakui dan Mengembalikan Hak-Hak Rakyat Penunggu


02_BB

Percut Sei Tuan – KOMNAS HAM  terus menerima laporan konflik agraria di kampong-kampong masyarakat adat Rakyat Penunggu yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Deli Serdang dengan PTPN 2.

Malam ini (15/02) BPRPI, AMAN SUMUT dan KOMNAS HAM kembali bertemu dengan Rakyat Penunggu, di Kampong Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan tema “Dialog public tentang hak-hak masyarakat adat Rakyat Penunggu yang selama ini berkonflik dengan PTPN2”.

01_BBDalam pertemuan, Harun Nuh Ketua Umum BPRPI yang juga Ketua BPH AMAN SUMUT mengutarakan bahwa, acara ini bertujuan menindak lanjuti pertemuan KOMNAS HAM dengan Ketua-ketua kampong Rakyat Penunggu, beberapa waktu yang lalu di Kampong Tanjung Gusta (04/12) dan guna menyerahkan data konflik agraria yang terjadi di wilayah adat Rakyat Penunggu baru-baru ini.

Dianto Bachriadi, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan KOMNAS HAM, mengatakan cukup banyak data terkait dengan konflik agraria di wilayah adat Rakyat Penunggu, yang diperoleh melalui awal dari surat pengaduan, dialog dengan warga, mengumpulkan data-data tertulis, fhoto, video, rekaman, sampai melihat yang terjadi diwilayah adat Rakyat Penunggu.

Dianto Bachriadi, menyampaikan dan menyatakan bahwa KOMNAS HAM akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh PTPN2 terhadap Rakyat Penunggu, sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada, karena sangat jelas pula bahwa tanah tersebut adalah milik Rakyat Penunggu, dan pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini.(

Alfi Syahrin : Penyelamatan Hutan & Penyelesaian Konflik Agraria Harus Disegerakan Secara Mendasar


Alfi Syahrin

Medan, Merdeka

Penundaan Pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, yang tertuang dalam Intruksi Presiden No.10 Tahun 2011, terus mendapat komentar dari berbagai elemen masyarakat maupun lingkungan yang ditemui redaksi Merdeka News, karena mereka menganggap Inpres tersebut belum mampu memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia secara mendasar.

Kawasan hutan yang dikukuhkan masih sekitar 12 persen. Selain itu, hingga tahun 2012, hanya 14 propinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Padahal, RTRWP berperan penting guna mengontrol sekaligus mengamankan luasan hutan dari sasaran obral perijinan Pemerintah Daerah.

Menurut Alfi Syahrin, Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nasional (DAMANNAS) Region Sumatera, Kamis (24/01) mengutarakan terjadinya konflik tenurial pengelolaan kawasan hutan pada 19.420 Desa dari 33 Provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Mesuji, Senyerang dan Pulang Padang, karena terakomodasinya kepentingan untuk merusak hutan di Inpres tersebut.

Lanjutnya Alfi, Inpres tersebut, dasar hukumnya lemah dan terakomodasi pula kepentingan untuk terus merusak hutan, sehingga ini menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat, khususnya masyarakat adat sebagai pemilik hutan dengan para pengusaha yang ingin mengalih fungsikan hutan demi kepentingan pribadi.

Alfi juga menambahkan, bahwa saat ini Sekjend AMAN dengan Ketua Kelompok Kerja Komunikasi dan Pelibatan Publik Satgas REDD+, sedang mengadakan Talkshow di Tv One Jakarta, dengan tema Peran Penting Masyarakat Adat Dalam Penanggulangan Perubahan Iklim, dan AMAN akan terus menyuarakan penyelesaian konflik yang terjadi di tanah-tanah maupun wilayahnya masyarakat adat.  Apabila Pemerintah memang punya keinginan melestarikan lingkungan, haruslah mendasar dari tempat tersebut, agar terselesainya secara sistemik persolaan pengabaian hak-hak masyarakat adat yang selama ini memicu konflik tenurial.  (R-A)

Merdeka News,

Edisi ke-32 Tahun ke-I Senin, 4-11 Februari 2013

MUSDA AMAN Serdang, Memperkuat Gerak Juang Rakyat Penunggu


Fhoto Bersama11

Bandar Setia, (27/01/13) menjadi tempat ber-musyawarahnya Pemangku-pemangku masyarakat adat Rakyat Penunggu dari Kampong-kampong yang tersebar di daerah Serdang, guna menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang selama ini menjadi hambatan masyarakat adat Rakyat Penunggu dalam menuntut pengakuan, pengembalian dan perlindungan atas hak-haknya, melalui Musyawarah Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (MUSDA AMAN) Serdang.

Dalam MUSDA AMAN Serdang yang terselenggara di atas lahan perjuangan masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini turut dihadiri Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Region Sumatera, Alfi Syahrin. Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Sumatera Utara, Harun Nuh. Barisan Pemuda Adat serta Perempuan Adat dan beberapa utusan undangan lainnya yang turut hadir diacara tersebut.

Pada kata sambutan DAMANNAS Region Sumatera, Alfi Syahrin, menegaskan bahwa AMAN adalah sebagai bentuk wadah masyarakat adat yang ada diseluruh nusantara ini, merupakan media perjuangan kolektif dalam memperjuangkan hak-haknya masyarakat adat yang selama ini dirampas oleh sistem dan regulasi Negara, sehingga kita perlu energi yang kuat untuk mendorong pemangku kebijakan (Pemerintah maupun Negara) agar memberikan pengakuan dan pengembalian terhadap hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan kebijakan atau keputusan-keputusan Pemerintah daerah maupun pusat yang telah keluar sebelumnya tentang penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat adat Rakyat Penunggu, maupun secara universal yang tertera dalam deklarasi Perserikantan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak masyarakat adat yang meliputi hak atas ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kata sambutan Ketua BPH AMAN Sumatera Utara, Harun Nuh, juga menekankan bahwa perlu pengorbanan yang cukup berat dalam menjalankan roda-roda Organisasi AMAN, baik pengorbanan tenaga, dana, waktu, bahkan nyawa sekalipun, khususnya pada penanganan kasus-kasus yang menimpa masyarakat adat selama ini maupun yang sedang berlangsung, demi tercapainya masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya.

Pembacaan Janji AMANMUSDA AMAN Serdang ini bertema “BERJUANG TERUS TIADA HENTI, DEMI TERCAPAINYA PENGAKUAN, PENGEMBALIAN DAN PERLINDUNGAN HAK – HAKNYA MASYARAKAT ADAT RAKYAT PENUNGGU”

Adapun beberapa hasil dari keputusan Musyawarah Daerah AMAN Serdang, pada pemilihan pengurus untuk masa bakti 2013 – 2018, yaitu sebagai berikut :

Ketua Dewan AMAN Daerah  Serdang                : Jamaluddin

Wakil Ketua I Dewan AMAN Daerah Serdang    : Irwansyah

Wakil Ketua II Dewan AMAN Daerah Serdang   : Nurdin

Anggota                                                                      : M.Razali dan Boini Salawe.

Ketua BPH AMAN Daerah Serdang                      : Abdul Hamid

Dengan melihat kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat Rakyat Penunggu, sehingga musyawarah dan mufakat tersebut merekomendasikan beberapa agenda penting yang akan diusung kepada Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. AMAN Serdang, mendesak Pemerintah pusat untuk secepatnya mengesahkan dan menetapkan RUU Pengakuan, Perlindungan Masyarakat Adat.
  2. AMANS Serdang, mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak masyarakat adat Rakyat Penunggu.
  3. Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat adat Rakyat Penunggu, dalam hal Pendidikan, Kesehatan dan kesempatan kerja.
  4. Mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mencabut segala bentuk undang-undang dan kebijakan yang merugikan masyarakat adat Rakyat Penunggu.
  5. Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat Rakyat Penunggu.
  6. Mendesak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian untuk menerima serta menindak lanjuti pengaduan Rakyat Penunggu atas kekerasan dan intimidasi yang terjadi.
  7. Mendesak Pemerintah Pusat membubarkan PT.Perkebunan Nusantara (PTPN2)
  8. Mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah, agar menindak lanjuti atau merealisasikan keputusan  yang telah ada terhadap Rakyat Penunggu.
  9. Mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengakui dan mengembalikan tanah adat, hutan adat pesisir serta laut adat sepanjang 12 Mil dari pinggir pantai.
  10. Hapuskan dan tangkap segala alat tangkapan ikan yang merusak kelestarian laut, khususnya : pukat harimau, troll, pukat gandeng dua, pukat apong dan pukat tri diwilayah adat Rakyat Penunggu.
  11. Mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Deli Serdang dan aparat keamanan/Polisi agar menangkap para mafia-mafia tanah dan PTPN 2 yang telah memperjual belikan tanah-tanah adat Rakyat Penunggu.
  12. Mendesak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar mengakui aturan adat yang berlaku diwilayah adat Rakyat Penunggu.

Wakil Ketua I Dewan AMAN Daerdah Serdang, Irwansyah,  mewakili dari beberapa pengurus terpilih mengatakan, poin-poin ini begitu berat sehingga perlu kerja keras yang sama, sebagaimana diungkapkan oleh DAMANNAS Region Sumatera dan Ketua BPH AMAN SUMUT, untuk mencapai visi dan misi. (R-A)

%d bloggers like this: